Page 37 - M-POWER_I/2025
P. 37

KILAS










                BSU 2025:
               MENJAGA NAFAS DAYA BELI

               PEKERJA INDUSTRI





               Di tengah pusaran gejolak ekonomi global, pemerintah Indonesia bergerak cepat
               menjaga agar denyut nadi konsumsi domestik tetap berdetak. Salah satu langkah
               nyatanya adalah peluncuran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, bagian dari lima
               paket stimulus ekonomi nasional. Melalui program ini, harapan akan tetap
               terjaganya daya beli para pekerja berpenghasilan rendah kembali disuarakan.


             “BSU ini penting karena menyasar mereka yang      penerima. Tahap pertama telah dimulai, dengan
            memang paling terdampak, yang gajinya di bawah Rp3,5   2.450.068 dari total 3.697.836 pekerja telah menerima
            juta, hidupnya dari gaji ke gaji,” ujar Menteri    bantuan melalui rekening bank Himbara dan BSI, serta
            Ketenagakerjaan Yassierli dalam satu sesi konferensi   PT Pos Indonesia bagi mereka yang tidak memiliki
            pers. Ia menegaskan bahwa bantuan tunai langsung ini   rekening dan gagal salur.
            tak sekadar bentuk kepedulian negara, tapi juga investasi   Pemerintah menerapkan pendekatan kehati-hatian
            sosial jangka pendek yang menggerakkan konsumsi, dan   dalam penyaluran BSU. Data penerima dari BPJS
            pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi.              Ketenagakerjaan diverifikasi secara ketat. “Karena ini   37
             BSU 2025 menyasar 17 juta pekerja/buruh dengan    anggaran negara, kita tidak bisa asal cepat, tapi harus
            besaran bantuan Rp 300.000 per bulan selama dua    tepat,” kata Yassierl
            bulan, dibayarkan sekaligus menjadi Rp 600.000 per

               Syarat Penerima BSU 2025 adalah sebagai berikut:




                                                                           Menerima
                                                                          gaji atau upah
                  KARTU TANDA PENDUDUK                                     paling banyak
                                                                           Rp 3.500.000
                                                                           per bulan, atau
                                                                          paling tinggi sesuai
                 Warga Negara Indonesia       Terdaftar sebagai peserta     dengan upah
                  (WNI) yang dibuktikan      aktif program jaminan sosial   minimum kabupaten/kota (UMK)
                  dengan Nomor Induk          ketenagakerjaan di BPJS     atau provinsi (UMP) bagi daerah
                  Kependudukan (NIK).      Ketenagakerjaan hingga April 2025.  yang tidak menetapkan UMK.








                                           Diprioritaskan bagi pekerja/buruh
                                             yang tidak sedang menerima
                                            bantuan dari Program Keluarga
               Bukan merupakan Aparatur      Harapan (PKH) dalam tahun
              Sipil Negara (ASN), prajurit TNI,   anggaran berjalan sebelum BSU
                  atau anggota Polri.              disalurkan.

                                                                                                    FOTO: DOK. KEMNAKER





                                                                                  Edisi Semester I-2025
                                                                                                   EDISI SEMESTER I-2025
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42