Page 12 - BULETIN 1199

BULETIN Parlementaria di Kantor Badan Pengusahaan (BP)

Kunker Reses ke
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Batam, Komisi VII Tim Kunker Reses Komisi VII juga
Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/5).
Selain itu, Eddy menuturkan,

menerima masukan dari kepala-
kepala daerah tingkat II di Provinsi
Evaluasi Aturan
Kepulauan Riau soal keterlibatan
mereka sebagai pemerintah daerah
dalam izin pertambangan itu. “Karena
Larangan Ekspor
sebenarnya merekalah yang paling
dampaknya terhadap lingkungan,”
Pasir Laut mengetahui kondisi daerah dan
sebut politisi PAN tersebut.
Dalam pertemuan itu, Komisi VII
juga tak menafikan bahwa pasir laut
menyimpan potensi ekonomi yang
besar dan berpeluang mendongkrak
Pendapatan Negara Bukan Pajak
unjungan Kerja (Kunker) penambangan pasir laut di Indonesia. (PNBP). Oleh karena itu, kata Eddy,
Reses Komisi VII DPR RI Sekadar informasi, dalam Rapat Dengar perlu dilakukannya evaluasi terhadap
di Batam mendengarkan Pendapat (RDP) pada Januari 2022 peraturan larangan ekspor yang saat
K masukan dari pihak terkait lalu, Komisi VII DPR RI mengungkapkan ini tengah berlaku.
terhadap aturan larangan ekspor adanya dua kementerian yang tengah “Maka dari itu, tentu harus
pasir laut. Wakil Ketua Komisi VII DPR memperebutkan tata kelola usaha dilakukan kajian yang mendalam
RI Eddy Soeparno menyebutkan, pertambangan pasir. jangan sampai permasalahan ini
setelah mendengar beberapa Dua kementerian tersebut kemudian mendatangkan pendapatan
masukan dari stakeholder, pihaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi negara tetapi justru berdampak
akan menindaklanjuti kembali (KKP) serta Kementerian Energi dan buruk terhadap lingkungan,” urai
dengan mengadakan rapat bersama Sumber Daya Mineral (ESDM). “Baik Eddy. Selain mengkaji, Komisi VII
pemerintah pusat untuk mengentaskan melibatkan Kementerian ESDM usai melakukan Kunker Reses ini
problem tersebut. maupun KKP agar diselaraskan lagi jika akam segera mengupayakan rapat
Adapun beberapa poin utama pada peraturan yang ada tumpang tindih,” gabungan dengan pemerintah pusat
kunker reses kali ini ialah, menurut ungkapnya saat memimpin tim Kunker dan pihak terkait lainnya membahas
Eddy, pentingnya koordinasi perizinan kali ini yang mengadakan pertemuan persoalan ini. aha

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepri. Foto: Agung/nvl

12 Nomor 1199/III/V/2022 • Mei 2022