Page 7 - BULETIN 1199

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II Belum
Tentukan Sikap

Terkait Usul

Kampanye 120 Hari

Pemilu 2024

nggota Komisi II DPR RI
Rifqinizamy Karsayuda
menjelaskan pihaknya
A belum menentukan
sikap terkait usulan dari pemerintah
tentang masa kampanye 120 hari
pada Pemilu 2024. Ia menjelaskan
sejauh ini Komisi II DPR RI masih
melakukan exercisement yang akan
dibahas dengan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) bersama pemerintah Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Dok/nvl
pasca masa reses mendatang.
“Namun, dari beberapa efisien,” ujar Rifqinizamy dalam berkorelasi dengan itu,” tambah
pandangan fraksi-fraksi yang keterangan tertulis yang diterima politisi PDI-Perjuangan ini.
berkembang di Komisi II DPR RI, kita Parlementaria, Senin (25/4). Terakhir, Komisi II juga mendorong
inginkan adanya masa kampanye Penentuan masa kampanye ini kehadiran kampanye digital yang
yang lebih singkat, efektif, dan menjadi krusial sebab berkorelasi sekarang ini banyak digandrungi oleh
dengan tahapan pengadaan dan para politisi yang normanya belum
distribusi logistik, mulai dari surat terlembagakan dengan baik di UU
suara, alat peraga kampanye, dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
sebagainya. Selama ini, tambahnya, Diketahui, Ketua KPU Hasyim Asy’ari
masa kampanye dibuat lama beberapa waktu lalu mengatakan
KOMISI II JUGA agar proses pencetakan dan calon presiden pada Pemilu 2024
MENDORONG pendistribusian logistik itu bisa bisa berkampanye keempat hingga
KEHADIRAN KAMPANYE dilakukan dengan baik. lima kabupaten/kota jika durasi masa
“Karena itu, mempersingkat masa
kampanye ditetapkan 120 hari.
DIGITAL YANG kampanye di satu pihak juga harus Durasi masa kampanye selama
SEKARANG INI BANYAK melakukan perubahan regulasi yang 120 hari ini merupakan rancangan
DIGANDRUNGI OLEH efektif dan efisien terkait dengan KPU. “Kalau misal 120 hari, 514
PARA POLITISI YANG proses pengadaan barang dan kabupaten dibagi 120 hari berapa?
NORMANYA BELUM jasa logistik di mana Perpres-nya Empat ya. Itu artinya pada hari yang
TERLEMBAGAKAN harus diubah. Di pihak lain harus sama setidaknya capres mengunjungi
empat sampai lima kabupaten dengan
memberikan kepercayaan kepada
DENGAN BAIK DI UU masing-masing provinsi untuk durasi setiap hari keliling nonstop,”
NOMOR 7 TAHUN 2017 melakukan pencetakan dan distribusi kata Hasyim kepada media di Kantor
TENTANG PEMILU agar proses masa kampanye bisa KPU, Jakarta, Senin (18/4). rdn/sf

Nomor 1199/III/V/2022 • Mei 2022 7