Page 22 - BULETIN 1199
P. 22
BULETIN Parlementaria
Gelar FGD Perubahan UU
BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintahan Aceh, BK DPR
Serap Masukan Akademisi dan
Tokoh Masyarakat
adan Keahlian (BK) DPR ruang untuk menyerap masukkan dan
RI bekerjasama dengan aspirasi dari para sivitas akademika
Universitas Syiah Kuala dan tokoh masyarakat terhadap
B Banda Aceh menggelar penyusunan Naskah Akademik dan KEGIATAN FGD
Focus Group Discussion (FGD) dengan RUU atas UU Nomor 11 tahun 2006 TERSEBUT MERUPAKAN
tema “Arah Kebijakan Rancangan Tentang Pemerintahan Aceh. BAGIAN DARI
Undang-Undang (RUU) Tentang “Secara substantif Naskah Akademik PEMBERIAN RUANG
Perubahan Atas Undang-Undang yang ada memang masih perlu untuk
(UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang ditambahkan agar lebih komprehensif UNTUK MENYERAP
Pemerintahan Aceh. dan lengkap. Untuk itu, dalam FGD ini MASUKKAN DAN
Dalam kesempatan itu, Kepala kita mengundang sembilan orang ASPIRASI DARI PARA
Badan Keahlian narasumber, yakni lima orang CIVITAS AKADEMIKA DAN
(BK) Sekretariat narasumber dari perguruan TOKOH MASYARAKAT
Jenderal DPR RI tinggi dan empat orang
Inosentius Samsul dari kelompok-kelompok
mengatakan masyarakat,” ungkap dan aspirasi yang telah disampaikan
bahwa secara Sensi, sapaan akrabnya, para narasumber dan peserta diskusi
prosedural formal di Kampus Universitas dalam acara tersebut nantinya bisa
pembentukan Syiah Kuala Banda melengkapi dan memperbaiki apa
UU, kegiatan Aceh, Selasa (10/5). yang sedang dirumuskan oleh Badan
FGD tersebut Ia berharap Keahlian DPR RI saat ini. Secara urgensi,
merupakan bagian semua masukan tambahnya, UU Pemerintahan Aceh
dari pemberian yang ada ini dirasa belum mampu
memberikan kesejahteraan bagi
Kepala Badan Keahlian masyarakat Aceh.
Setjen DPR RI Inosentius
Samsul. Foto: Devi/nvl “Argumentasi itu secara yuridis
maupun sosiologis sudah sangat saklek.
Dan undang-undang ini usianya juga
sudah cukup lama yaitu 16 tahun dan
layak untuk dilakukan revisi, apalagi
hingga saat ini Peraturan Pemerintah
(PP)-nya juga belum ada,” ujarnya.
Sensi berharap kualitas UU yang
dibuat ini nantinya bisa berkualitas
baik. “Dengan demikian tidak mudah
dibongkar-bongkar karena tidak
ada celah untuk dikritisi baik secara
teknokratik maupun secara politik,”
pungkas Sensi. dep/aha
22 Nomor 1199/III/V/2022 • Mei 2022
