Page 7 - BULETIN 1222

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Belum Ada

Pembahasan Wacana

Pilkada Lewat DPRD

akil Ketua
Komisi II DPR
Saan Mustopa
menegaskan
W bahwa hingga
kini belum ada pembahasan terkait
wacana pilkada dikembalikan
melalui DPRD. Pihaknya tengah
fokus mengawasi dan konsultasi
berbagai Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) pada
tahapan Pemilu yang akan
berlangsung.
“Wacana terkait Pilkada,
belum ada pembahasan. Sejauh
ini masih 27 November 2024. FOTO: EOT/PDT
Dengan undang-undang yang tidak
direvisi, yakni UU Pilkada nomor 10 Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.
tahun 2016,” ungkap Saan kepada
wartawan, Rabu (11/10). Komisi II,” jelas Junimart. Selain itu
Ditambahkannya, jika ada Junimart juga menjelaskan bahwa
kelemahan dalam pelaksanaan wacana pilkada lewat DPRD tidak
pemilihan kepala daerah APABILA PILKADA dapat dijadikan jaminan untuk
mendatang, lebih baik dilakukan LANGSUNG INI DINILAI menghindari transaksional. Dan
perbaikan, bukan malah hal itu kembali kepada politik
mengembalikan pilkada lewat ADA KELEMAHAN- demokrasi yang bersih, sehingga
DPRD. Sebaliknya jika kembali KELEMAHAN, ITU perlu dilakukan kajian akademik
kepada mekanisme tersebut, YANG KITA PERBAIKI yang lebih mendetail.
menurut Politisi Fraksi Nasdem BERSAMA. BUKAN Sebagaimana diketahui,
ini hal itu merupakan sebuah BERARTI KITA KEMBALI belakangan muncul wacana
kemunduran. “Menurut saya KITA MUNDUR KE Pilkada melalui DPRD, setelah
apabila pilkada langsung ini dinilai pertemuan Ketua MPR, Bambang
ada kelemahan-kelemahan, itu MASA LALU Soesatyo (Bamsoet) dengan
yang kita perbaiki bersama. Bukan Dewan Pertimbangan Presiden
berarti kita kembali kita mundur ke (Wantimpres) beberapa waktu
masa lalu,” tambahnya. membicarakan terkait wacana lalu. Disebutkan bahwa kedua
Hal senada juga diungkapkan pilkada lewat DPRD. Dia menegaskan lembaga ini sepakat untuk menilik
oleh Wakil Ketua Komisi II DPR pilkada tetap dipilih langsung oleh kemungkinan kepala daerah tidak
RI dari Fraksi PDI Perjuangan, rakyat sesuai dengan perintah dipilih langsung oleh masyarakat, Scan QR
untuk berita
Junimart Girsang. Politisi dari undang-undang. tapi melalui DPRD. Pemilihan kepala selengkapnya
daerah pemilihan Sumatera Utara “Perintah Undang-Undang tetap daerah melalui DPRD menurut
III ini juga mengungkapkan bahwa dipilih langsung oleh rakyat. Sampai Bamsoet tetap memenuhi asas
sejauh ini Komisi II DPR RI belum saat ini tidak ada pembicaraan itu di demokrasi. l ayu/aha

Nomor 1222/IV/X/2022 • Oktober 2022 7