Page 8 - BULETIN 1222

BULETIN Parlementaria

Solusi Kelebihan Kapasitas di
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lapas dengan Restorative Justice

dibawah lima tahun serta jumlah
melainkan harus melalui beberapa
ersoalan over capacity
(kelebihan kapasitas)
tahap assessment, melihat latar
kerugian tidak besar. Konsep
yang terjadi di
seluruh Lembaga
penyelesaian sebuah perkara tanpa
keluarga maupun lingkungan
pertemanan yang dilakukan oleh
melalui sebuah proses persidangan,
P Pemasyarakatan belakang dan kehidupan sosialnya, restorative justice ini adalah
(Lapas) dan Rumah Tahanan pihak penegakan hukum. lebih mengedepankan pada dialog,
(Rutan) di Indonesia telah menjadi Menurutnya, RJ bisa menjadi musyawarah dan pengambilan solusi
persoalan yang berkepanjangan, salah satu solusi menekan angka melalui perdamaian.
seperti yang mengemuka dalam kelebihan kapasitas tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati)
pertemuan Komisi III DPR RI dengan “Dengan demikian institusi Sulawesi Selatan R. Febrytrianto
Kementerian Hukum dan HAM dan penegakan hukum, harus teliti menjelaskan adanya RJ, dimana
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. apakah orang tersebut masuk peraturannya tertuang pada
Dari data paparan Kakanwil dalam kategori sebagai pengguna, Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun
Sulsel Liberti Sitinjak, total Warga ataukah sebagai pengedar atau 2020. “Untuk menghentikan perkara
Binaan Pemasyarakatan (WBP) per bandar. Tentunya dalam assesment- itu dengan RJ, dari kejaksaan
5 oktober 2022, sebanyak 10.649 nya bisa dibedakan jika pengedar negeri harus mendapat persetujuan
orang, padahal total kapasitas atau bandar tindakanya adalah dari kejaksaan tinggi. Kemudian
penghuni hanya 6.145 orang. Dari pidana dan tidak bisa sebagai (RJ),” kejaksaan dengan Kejari ekspos
data tersebut, Lapas dan Rutan di tambahnya. pidana umum untuk mendapatkan
Makassar mengalami over kapasitas Seperti diketahui, RJ, bisa kepastian itu disetujui atau tidak,
sebanyak 73,29 persen. Dengan digunakan untuk kasus-kasus jadi prosedurnya begitu panjang
penghuni terbanyak yakni dalam dengan sifat yang ringan, hukuman dilakukan,” ucapnya. l rni/aha
kasus Narkotika.
Melihat kondisi tersebut, Anggota
Komisi III Heru Widodo mendorong
agar institusi penegakan hukum
dapat memberikan jalan keluar
untuk menegakkan restorative justice
kepada pengguna narkoba dengan
rujukan rehabilitasi.
“Ditekankan kembali bahwa Anggota Komisi III DPR RI
Supriansa.
yang bisa mendapatkan RJ, dalam
konteks pengguna narkotika
hanya khusus pemakai saja yang
rujukanya adalah rehabilitasi, melalui
proses assessment, bisa dilihat
dari kehidupan sosialnya, keluarga,
maupun latar belakang,” demikian
dikatakan Heru usai melakukan
pertemuan di Ruangan Pertemuan
Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan, Selasa, (11/10). Scan QR
untuk berita
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB selengkapnya
ini mengatakan proses pemberian
RJ kepada pengguna narkoba, FOTO: RSB/PDT
tidak diberikan dengan mudah,

8 Nomor 1222/IV/X/2022 • Oktober 2022