Page 15 - BULETIN 1156
P. 15

Program Merdeka Belajar


                       Masih Banyak Kekurangan








                         nggota Komisi X DPR   tentang Merdeka Belajar dan Kampus
                         RI Ferdiansyah menilai   Merdeka.  
                         program pemerintah      “Setelah kita cermati dari berbagai
               A berupa Merdeka Belajar,       masukan pada diskusi di IPB, dapat
               termasuk Kampus Merdeka masih   disimpulkan memang apa yang     MERDEKA BELAJAR
               memiliki banyak kekurangan. Dari   kami khawatirkan untuk mendukung   DAN KAMPUS
               mulai konsep sampai dasar hukumnya   program Pak Presiden mengenai SDM   MERDEKA MERUPAKAN
               ternyata belum tersampaikan secara   Unggul dalam kaitan Merdeka Belajar   PROGRAM MENUJU
               komprehensif oleh Kementerian   dan Kampus Merdeka, nampaknya   SDM UNGGUL YANG
               Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan   masih banyak kekurangan. Oleh   DICANANGKAN
               Teknologi (Kemendikbudristek) kepada   karena itu, guna mendorong atau
               Komisi X DPR RI.                mendukung program Pak Jokowi    PRESIDEN JOKO
                 Merdeka Belajar dan Kampus    tersebut ada beberapa hal yang   WIDODO
               Merdeka merupakan program menuju   memang harus dilakukan,” kata Ferdi.  
               SDM Unggul yang dicanangkan       Pada awal program ini diberlakukan   Nomor 22 Tahun 2020 tentang
               Presiden Joko Widodo. Saat berbicara   Desember 2019, sebut Ferdi, pihaknya   Rencana Strategis Kemendikbud Tahun
               di Institut Pertanian Bogor (IPB),   belum menerima dasar hukumnya.   2020-2024. Dalam Permendikbud itu
               Bogor Jawa Barat, Jumat (18/6),   Dasar hukum baru muncul setelah   dituangkan soal Kampus Merdeka dan
               Ferdi mengungkapkan Komisi X    program ini berjalan setahun. Dasar   Merdeka Belajar.  
               DPR RI belum menerima konsep    hukum yang dimaksud adalah        Kebijakan ini, lanjut Ferdi, untuk
               berupa tulisan atau kajian akademis   Peraturan Mendikbud (Permendikbud)   memulai perubahan paradigma
                                                                               pendidikan tinggi agar lebih otonom
                                                                               dengan kultur pembelajaran yang
                                                                               inovatif. “Sampai saat ini Komisi X
                                                                               memang belum menerima konsep
                                                                               utuh Merdeka Belajar secara umum
                                                                               maupun kebijakan Kampus Merdeka
                                                                               secara khusus. Bahan yang kami
                                                                               terima selama ini dalam bentuk power
                                                                               point, sehingga kami belum bisa
                                                                               membaca secara komprehensif
                                                                               mengenai konsep besarnya tetmasuk
                                                            Anggota Komisi X DPR RI
                                                            Ferdiansyah. Foto: Azka/jk  landasan hukumnya,” urai politisi
                                                                               Fraksi Partai Golkar itu. 
                                                                                  Ditegaskan kembali oleh Ferdi
                                                                               bahwa konteks program Merdeka
                                                                               Belajar dan Kampus Merdeka adalah
                                                                               menciptakan SDM unggul yang pada
                                                                               gilirannya menciptakan kesejahteraan
                                                                               masyarakat. Dan kunjungan Komisi X
                                                                               ke IPB ini, kata legislator dapil Jawa
                                                                               Barat XI tersebut, untuk mendapat
                                                                               masukan dan pandangan kritis dari
                                                                               para akademisi kampus soal Merdeka
                                                                               Belajar dan Kampus Merdeka.   azk/sf


                                                                                 Nomor 1156/IV/VI/2021  •  Juni 2021  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20