Page 19 - BULETIN 1156

Putu Supadma Dukung

Penguatan Manajemen

Rantai Pasok dan

Konektivitas Perdagangan

akil Ketua Badan Kerja
Sama Antar Parlemen
(BKSAP) DPR RI Putu
W Supadma Rudana
menyampaikan, untuk memperkuat
ketangguhan rantai pasok dan
meningkatkan konektivitas perdagangan
di berbagai sektor, saat ini Indonesia
sudah memiliki sistem logistik terpadu
yang diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undang.
Hal ini disampaikan Putu dalam
presentasinya pada Sidang ke-12 AIPA
Caucus yang digelar secara daring
dari Parlemen Singapura, Rabu (16/6).
Dimana, Putu menyampaikan country
report tentang ketahanan rantai Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Ria/jk
pasok dan peningkatan konektivitas
perdagangan. regional serta global, kami sedang Kemudian, kata politisi dapil Bali itu,
“Salah satu panduannya, Peraturan menyusun ekosistem yang bisa guna memperkuat komitmen tentang
Presiden Nomor 26 Tahun 2012 mensinkronkan barang-barang ekspor integrasi ekonomi, Indonesia juga
tentang Cetak Biru Pengembangan dan impor dari titik tiba sampai ke mengadopsi Hanoi Plan Of Action untuk
Sistem Logistik Nasional. Di bawah gudang. Jadi ini merupakan kerja sama memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN
Perpres ini pengembangan sistem antara pemerintah dan swasta yang dan konektivitas rantai pasok dalam
logistik nasional berusaha memfasilitasi berorientasi melakukan penyederhanaan menangani pandemi Covid-19 dan juga
aliran yang lancar, memastikan proses, memastikan penggunaan rangka pemulihan ekonomi ASEAN,
persediaan kebutuhan masyarkat serta efisiensi terkait informasi, komunikasi serta melakukna penandatanganan pada
meningkatkan daya saing dari tingkat dan teknologi digital,” terangnya. Regional Comprehensive Economic
lokal hingga global," kata Putu. Selain diatur dalam Perpres Nomor Partnership (RCEP).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini 26 Tahun 2012, ketahanan rantai Hal itu merupakan komitmen
melanjutkan, implementasi cetak biru pasok dan peningkatan konektivitas Indonesia dalam mewujudkan
pengembangan sistem logistik nasional perdagangan juga diatur dalam Inpres konektivitas yang efektif dan efisien baik
dibagi menjadi tiga fase. Dimana, pada Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dalam perdagangan maupun transportasi
fase kedua difokuskan pada integrasi Ekosistem Logistik Nasional, Perpres dalam skala yang lebih besar. “Ini bisa
jaringan logistik regional ASEAN dan 109 Tahun 2020 tentang Percepatan menjadi peluang sekaligus tantangan
mengintegrasikan dengan jaringan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bagi Indonesia dan negara-negara
logistik global. UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa ASEAN lainnya untuk memperkuat dan
“Sebagai bagian dari proses Konstruksi, serta UU 11 Tahun 2020 memperluas rantai pasok di kawasan,”
integrasi dengan jaringan logistik tentang Cipta Kerja. kata Putu dalam sidang tersebut. nm/es

Nomor 1156/IV/VI/2021 • Juni 2021 19