Page 16 - BULETIN 1156

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Baleg Apresiasi diharapkan dapat menjadi masukan
BALEG - DPR RI Perda Pengaturan menyusun RUU Larangan Minuman
“Dengan begitu (Perda tersebut)
yang berharga bagi Baleg dalam

Beralkohol,” Wakil Ketua Baleg DPR
Minuman
RI Ibnu Multazam saat memimpin Tim
Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam
menyerap informasi dan masukan
Beralkohol di Jatim
terkait perumusan konsep Naskah
Akademik dan RUU Larangan Minuman
Beralkohol, di Kantor Gubernur Jatim,
Surabaya, Selasa (15/6).
Ibnu menambahkan, pihaknya
melakukan identifikasi pengaturan dan
adan Legislasi (Baleg) pelaksanaan kebijakan Pemerintah
DPR RI mengapresiasi Pusat maupun Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi dalam mengawasi dan mengendalikan
B Jawa Timur yang telah UU INI SEYOGYANYA peredaran minuman beralkohol,
membentuk peraturan terkait MEMANG HARUS serta efektifitas atau kendala dalam
pengaturan minuman beralkohol. penegakan hukum, serta mendapatkan
Regulasi itu di antaranya Peraturan KOOPERATIF DAN penyempurnaan pokok-pokok
Daerah Nomor 6 Tahun tentang ATURAN HUKUM TIDAK substansi yang perlu diatur dalam
Pengendalian dan Pengawasan BOLEH DISKRIMINATIF, RUU Larangan Minuman Beralkohol
Peredaran Minuman Beralkohol. Aturan HARUS MEMBERIKAN sesuai kondisi dan kebutuhan hukum
ini menjadi masukan bagi Baleg DPR RI PERLINDUNGAN masyarakat.
yang kini sedang menyusun Rancangan KEPADA SEMUA Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
Undang-Undang (RUU) Larangan (PKB) itu menyampaikan dalam
Minuman Beralkohol. WARGA pertemuan tersebut cukup banyak
masukan yang diterima Baleg,
sehingga tercipta diskusi yang menarik.
“Secara garis besar (masukan) itu
kira-kira judulnya jangan larangan lah,
tetapi pengaturan minuman beralkohol.
Itu kita akan bahas, akan kita satukan di
Baleg, karena RUU Prolegnas Prioritas
yang terdaftar adalah RUU Larangan
Minuman Beralkohol,” tandas Ibnu.
Lebih lanjut, Anggota Baleg DPR
RI Firman Soebagyo mengatakan RUU
Larangan Minuman Beralkohol ini
untuk mempertegas aspek penegakan
hukum. Ia berharap nantinya dengan
adanya regulasi terkait minuman
beralkohol ini, dapat menjadi acuan
bagi masyarakat.
“Oleh karena itu dalam UU ini
seyogyanya memang harus kooperatif
dan aturan hukum tidak boleh
diskriminatif, harus memberikan
perlindungan kepada semua warga,
apalagi Indonesia inikan beraneka
ragam Budaya,” ucap politisi Partai
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam bertukar cenderamata dengan jajaran Pemprov Jatim. Foto: Geraldi/jk Golkar dalam pertemuan itu. opi/sf

16 Nomor 1156/IV/VI/2021 • Juni 2021