Page 12 - BULETIN 1150
P. 12
BULETIN
BULETIN Parlementaria ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Pupuk Indonesia
KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Harus Penuhi 100 oleh jajaran PT Pupuk Kalimantan
Timur, baru-baru ini.
Dalam rapat yang juga dihadiri
Timur, PT Pupuk Sriwidjaja, Lamhot
mengungkapkan, sekarang ini banyak
Persen Kebutuhan
pabrik pupuk yang sudah tua. Maka
dari itu, politisi Fraksi Partai Golkar
ini mengusulkan agar pabrik tersebut
Nasional
direvitalisasi, supaya kapasitas
produksinya bisa naik. Terlebih lagi
harga gas khusus untuk industri
pupuk sudah dibatasi 6 dolar.
“Harusnya bisa dong menaikan
kapasitas produksinya, dalam rangka
nggota Komisi VI DPR ton atau hanya 37 persen. Sementara memenuhi kebutuhan nasional. Nah
RI Lamhot Sinaga 63 persen lagi rakyat bergerilya ini yang saya lihat semenjak Perpres
menegaskan kepada sendiri untuk memenuhi kebutuhan Nomor 40 Tahun 2016 keluar, dengan
A PT Pupuk Indonesia pupuknya.
(Persero), agar bisa meningkatkan “Nah ini yang saya katakan kepada
kinerja produksi sehingga bisa Pupuk Indonesia supaya dalam waktu
memenuhi kebutuhan pupuk ke depan dia harus bisa memenuhi
nasional secara menyeluruh. Dia 100 persen kebutuhan nasional
mengungkapkan, dari tahun ke tahun untuk pupuk subsidi, caranya harus DALAM WAKTU
selalu ada masalah klasik soal meningkatkan kinerja dari Pupuk KEDEPAN DIA HARUS
disparitas antara kebutuhan Indonesia,” papar Lamhot saat BISA MEMENUHI 100
pupuk subsidi dan mengikuti Kunjungan Kerja PERSEN KEBUTUHAN
alokasi untuk pupuk Reses Komisi VI DPR RI NASIONAL UNTUK PUPUK
subsisdi.
Diketahui, SUBSIDI, CARANYA
kebutuhan nasional HARUS MENINGKATKAN
Anggota Komisi VI DPR RI
untuk subsidi pupuk Lamhot Sinaga. Foto: Eko/Man KINERJA DARI PUPUK
sebanyak 24 juta INDONESIA
ton, sementara yang
bisa dialokasikan
untuk pupuk harga gas 6 dollar AS, toh tidak ada
Indonesia perubahan. Kenapa tidak naik, karena
hanya 9 pabriknya sudah tua,” ujar Lamhot.
juta Dia menjelaskan, saat ini PT
Pupuk Indonesia hanya mampu
memproduksi 15 juta ton pupuk, 9
juta ton untuk subsidi, sekitar 6 juta
untuk komersial. Yang komersial juga
harus dialokasikan, karena sektor
perkebunan juga butuh pupuk.
“Artinya 9 juta subsidi, sekitar
6 juta non subsidi. Kenapa
enggak dinaikkan kapasitas
produksinya sesuai dengan
jumlah RDKK 24 juta. Dari
9 juta berarti masih ada 15
juta lagi disparitas, yang
harus dipenuhi oleh pupuk
indonesia,” jelas Lamhot. eko/es
12 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 13
