Page 8 - BULETIN 1150

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Perubahan OPM ke KKB
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Menyuburkan Kekerasan

nggota Komisi I DPR
RI Hasanuddin menilai
perubahan nama
A kelompok separatis
di Papua oleh pemerintah justru
menyuburkan kekerasan itu sendiri.
Sebelumnya kelompok ini diberi
nama Organisasi Papua Merdeka Anggota Komisi I DPR RI
(OPM), menurutnya, kemudian Hasanuddin. Foto: Jaka/Man
diubah menjadi Kelompok Kriminal
Bersenjata (KKB). Kelompok separatis
ini memang sejak dulu ingin merdeka.
Apalagi, mereka juga punya kenangan
trauma yang cukup lama di era Orde
Baru. “Ada trauma yang dalam pada
masyarakat Papua di era Orba tanpa
memperhatikan HAM. Ada 11 kali
operasi militer yang pernah dilakukan.
Inilah yang menimbulkan trauma
masyarakat Papua,” kata Hasanuddin
baru-baru ini di Jakarta.
Hasanuddin bercerita, ketika dirinya
masih menjabat ajudan Presiden
Habibie, pernah diminta untuk Padahal, lanjut Hasanuddin, di masa OPM, mereka yang tertangkap
mengundang 100 tokoh Papua ke mereka yang kebetulan tertangkap tetap saja ingin merdeka. Mereka tidak
Jakarta. Lalu, terjadi perdebatan dalam selalu menyuarakan Papua merdeka. sekadar berkelompok untuk berbuat
pertemuan tersebut. Para tokoh Papua Mereka tidak sekadar melakukan jahat. Justru dimasa KKB, kelompok
ini minta referendum, karena ada kriminal biasa. Ada keinginan besar di bersenjata ini semakin besar,” kilahnya.
keinginan lepas dari NKRI. Akhirnya, balik setiap aksi kriminalnya selama Menurut Hasanuddin, kelompok
ketika itu diambil kebijakan berupa ini. Perubahan istilah OPM ke KKB bersenjata di Papua justru semakin
pemberian Otonomi Khusus (Otsus) tersebut juga mengubah paradigma bagus persenjataannya. Mereka
bagi Papua. Lalu, digelontorkanlah penanganan kaum separatis di Papua. mendapatkannya dari hasil
anggaran besar ke Papua. Bila ada salah satu kelompok ini selundupan atau rampasan. Kelompok
Namun, kata politisi PDI-Perjuangan tertangkap, mereka lalu ditahan karena ini memiliki tiga bagian penting, yaitu
itu, anggaran Otsus hanya dinikmati alasan kriminalitas. kampanye politik di dalam negeri
kaum elit Papua. Anggaran seperti Tampak sekali, sambung untuk meminta dukungan ASN dan
tak mengalir ke lapisan rakyat paling legislator Jawa Barat IX ini, ada TNI/Polri.
bawah. “Masyarakat di bawah tetap penanganan yang tidak menyentuh Kampanye politik luar negeri yang
sulit mendapatkan ubi jalar, sulit akarnya. Ini bukan masalah kriminal, menyuarakan kemerdekaan Papua
mendapatkan akses kesehatan, dan melainkan kedaulatan. Paradigma kepada kedutaan-kedutaan asing.
pendidikan juga tidak tersentuh,” penanganannya pun harus diubah. Dan bagian terakhir, kekuatan senjata.
ungkapnya lebih lanjut. Ia menyesalkan “Yang saya sesalkan, OPM berubah “Bagaimana pun mereka adalah
mengapa istilah OPM diubah menjadi menjadi KKB. Ini, kan, sekadar saudara kita. Ini tanggung jawab kita
KKB. Dalam pandangannya KKB kelompok kriminal. Mereka berbuat bersama menyelesaikan masalah
hanyalah kelompok kriminal biasa. kriminal lalu ditahan selesai. Padahal, Papua,” imbuh Hasanuddin. mh/sf

8 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 9