Page 17 - BULETIN 1150

BULETIN Parlementaria

Desain Asumsi Makro dan

Kebijakan Fiskal 2022 Harus

Akurat

etua Badan Anggaran perekonomian bisa bangkit dan pulih,” memompa belanjanya agar
(Banggar) DPR RI Said jelas Said dalam keterangan pers menyumbang lebih besar kue
Abdullah meminta kepada Parlementaria, Selasa (27/4). pertumbuhan ekonomi berkualitas
K pemerintah agar Menurutnya, mengacu pada secara berkelanjutan,” ujar politisi PDI-
perumusan desain asumsi Kerangka Undang Undang Nomor 2 tahun Perjuangan itu.
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun Said mengaku, upaya
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 2020, pemerintah memiliki tiga tahun mempercepat pemulihan ekonomi
harus tepat dan akurat. Perekonomian anggaran untuk membuka defisit tidaklah mudah. Sehingga,
domestik ke depan masih akan APBN lebih dari 3 persen PDB. Pada membutuhkan extra effort dari
menghadapi tantangan yang cukup 2022 nanti adalah waktu terakhir bagi pemerintah. Sebab, sejumlah
berat. Ditandai dengan pertumbuhan pemerintah memanfaatkan kebijakan hambatan, baik nasional dan global
ekonomi tahun ini yang diproyeksi pelebaran defisit. masih akan terjadi. Misalnya, pandemi
mengalami tekanan. Karena itu, Said berharap agar Covid-19. Salah satunya, kasus
“Dalam ketidakpastian ekonomi ini, desain ekonomi makro yang dibuat pandemi Covid-19 di India yang
tentunya pemerintah perlu membuat pemerintah harus efektif dan terukur, menjadi penyumbang gelombang
langkah taktis agar ekonomi bisa sehingga bisa kedua kasus Covid-19 secara global.
segera berputar, keuangan menaikkan iklim Selain Covid-19, lanjut Said,
negara juga harus aman ekonomi yang penghalang pertumbuhan ekonomi
dan dapat meningkatkan kondusif dan juga dipicu oleh melambatnya
confident level pasar. menjamin laju sektor riil. Pembatasan gerak
Saya harapkan, berbagai postur sosial akibat penegakkan protokol
upaya kebijakan keuangan kesehatan menjadi kendala
harus diarahkan agar negara yang produktivitas sektor riil, khususnya
kredibel dan UMKM. Masalah lainnya, tutur Said,
akuntabel. “Ini gencarnya pembangunan infrastruktur.
Ketua Badan Anggaran DPR RI
Said Abdullah. Foto: Andri/Man kesempatan Legislator dapil Jawa Timur XI itu
terakhir bagi menilai masih terdapat beberapa
pemerintah pembangunan infrastruktur yang tidak
untuk disertai dengan studi kelayakan yang
memadai. Sehingga, alih-alih memberi
dukungan percepatan pertumbuhan
ekonomi, kekurangtepatan
pembangunan infrastruktur tersebut
malah menjadi beban keuangan.
Karena itu, saran Said, pemerintah
harus mengambil langkah efisiensi
dan tepat dengan melakukan audit
menyeluruh terhadap proyek-proyek
infrastruktur yang telah, sedang, dan
yang akan dilaksanakan, agar ke
depan tidak menjadi beban keuangan
yang makin membesar. mh/sf

16 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 17