Page 17 - BULETIN 1150
P. 17

BULETIN   Parlementaria



                        Desain Asumsi Makro dan


                  Kebijakan Fiskal 2022 Harus



                                                   Akurat








                       etua Badan Anggaran     perekonomian bisa bangkit dan pulih,”   memompa belanjanya agar
                       (Banggar) DPR RI Said   jelas Said dalam keterangan pers   menyumbang lebih besar kue
                       Abdullah meminta        kepada Parlementaria, Selasa (27/4).   pertumbuhan ekonomi berkualitas
              K pemerintah agar                  Menurutnya, mengacu pada      secara berkelanjutan,” ujar politisi PDI-
               perumusan desain asumsi Kerangka   Undang Undang Nomor 2 tahun   Perjuangan itu. 
               Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok   2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun   Said mengaku, upaya
               Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022   2020, pemerintah memiliki tiga tahun   mempercepat pemulihan ekonomi
               harus tepat dan akurat. Perekonomian   anggaran untuk membuka defisit   tidaklah mudah. Sehingga,
               domestik ke depan masih akan    APBN lebih dari 3 persen PDB. Pada   membutuhkan extra effort dari
               menghadapi tantangan yang cukup   2022 nanti adalah waktu terakhir bagi   pemerintah. Sebab, sejumlah
               berat. Ditandai dengan pertumbuhan   pemerintah memanfaatkan kebijakan   hambatan, baik nasional dan global
               ekonomi tahun ini yang diproyeksi   pelebaran defisit.          masih akan terjadi. Misalnya, pandemi
               mengalami tekanan.                Karena itu, Said berharap agar   Covid-19. Salah satunya, kasus
                 “Dalam ketidakpastian ekonomi ini,   desain ekonomi makro yang dibuat   pandemi Covid-19 di India yang
               tentunya pemerintah perlu membuat   pemerintah harus efektif dan terukur,   menjadi penyumbang gelombang
               langkah taktis agar ekonomi bisa             sehingga bisa      kedua kasus Covid-19 secara global.
               segera berputar, keuangan                      menaikkan iklim    Selain Covid-19, lanjut Said,
               negara juga harus aman                           ekonomi yang   penghalang pertumbuhan ekonomi
               dan dapat meningkatkan                             kondusif dan   juga dipicu oleh melambatnya
               confident level pasar.                              menjamin    laju sektor riil. Pembatasan gerak
               Saya harapkan, berbagai                             postur      sosial akibat penegakkan protokol
               upaya kebijakan                                     keuangan    kesehatan menjadi kendala
               harus diarahkan agar                                negara yang   produktivitas sektor riil, khususnya
                                                                   kredibel dan   UMKM. Masalah lainnya, tutur Said,
                                                                 akuntabel. “Ini    gencarnya pembangunan infrastruktur.  
                   Ketua Badan Anggaran DPR RI
                   Said Abdullah. Foto: Andri/Man               kesempatan       Legislator dapil Jawa Timur XI itu
                                                                terakhir bagi   menilai masih terdapat beberapa
                                                                   pemerintah   pembangunan infrastruktur yang tidak
                                                                      untuk    disertai dengan studi kelayakan yang
                                                                               memadai. Sehingga, alih-alih memberi
                                                                               dukungan percepatan pertumbuhan
                                                                               ekonomi, kekurangtepatan
                                                                               pembangunan infrastruktur tersebut
                                                                               malah menjadi beban keuangan.
                                                                                 Karena itu, saran Said, pemerintah
                                                                               harus mengambil langkah efisiensi
                                                                               dan tepat dengan melakukan audit
                                                                               menyeluruh terhadap proyek-proyek
                                                                               infrastruktur yang telah, sedang, dan
                                                                               yang akan dilaksanakan, agar ke
                                                                               depan tidak menjadi beban keuangan
                                                                               yang makin membesar.   mh/sf


 16  Nomor 1150/II/V/2021  •  Mei 2021                                            Nomor 1150/II/V/2021  •  Mei 2021  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22