Page 21 - BULETIN 1150

BULETIN Parlementaria

Upaya Pemutakhiran DTKS,

PKAKN Serap Masukan

dari Akademisi

usat Kajian Akuntabilitas akademisi ini untuk menjadi bahan Group Discussion (FGD) PKAKN DPR
Keuangan Negara (PKAKN) kajian. Nantinya PKAKN masih harus RI bertopik “Akuntabilitas Pengelolaan
Badan Keahlian, Sekretariat memilah kembali masukan yang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, di
P Jenderal DPR RI sejak diterima, karena jika dilihat dari segi Jakarta, Senin (3/5).
awal tahun 2021 terus berupaya ketentuan, masukan-masukan tersebut Helmi menambahkan, terkait
membuat pemutakhiran Data masih memerlukan tambahan terkait pemutakhiran DTKS di tingkat
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan aturan-aturan yang berlaku. kabupaten/kota ada perpaduan antara
menjadi lebih efektif. Namun tidak “Itu yang perlu disinkronisasikan. Dan dinas sosial maupun dari dinas dukcapil
dipungkiri bahwa pemutahiran DTKS kami dari pusat kajian, mendapatkan yang harus disinkronkan. Pada saat
tersebut masih memiliki kekurangan, masukan-masukan dari akademisi. Ini proses pendataan, kelemahannya
di antaranya belum tercapainya masih murni bentuk (masukan) dari karena kondisi Covid-19, sehingga
kesempurnaan dari tingkat validitas sisi akademis, jadi kami masih melihat petugas di kabupaten/kota agak
data yang ada. Maka dari itu perlu dari segi-segi yang lainnya, baik dari kesulitan di dalam menyampaikan
adanya kerja sama antara pemerintah segi ekonomi, dari segi akuntabilitas, data terbaru. Tetapi, Dinas Dukcapil
dengan perguruan tinggi. maupun dari segi hukum. Itu yang akan sudah melakukan sinkronisasi lebih
Kepala PKAKN DPR RI Helmizar kami lakukan diproses pembuatan dulu ke Dinas Sosial, sehingga tinggal
mengatakan, pihaknya menyerap analisis maupun kajian yang sedang perpaduan data dari dua dinas terkait.
masukan dan pemikiran dari para berlangsung,” jelas Helmizar usai Forum Rektor UIN Syarif Hidayatullah Amany
Lubis dalam paparannya menyampaikan,
masih banyak permasalahan yang
dialami dalam pengelolaan DTKS.
Menurutnya, perlu adanya kerja sama
antara Kementerian Sosial, Kementerian
Dalam Negeri, DPR RI, serta pusat-pusat
kajian penelitian dan universitas untuk
menangani perbedaan data dan juga
permasalahan yang ada.
“Pemerintah Republik Indonesia
berupaya untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ini harus tepat sasaran dan tepat guna
juga. Sehingga bisa memperdayakan
masyarakat. Bahkan kita harapkan,
bisa naik kelas masyarakat yang
dibantu, kemudian bisa mandiri dan
bisa berdaya. Universitas bertugas
untuk mengerahkan SDM-nya untuk
memverifikasi data, validasi data
sehingga datanya betul-betul valid, dan
juga bisa digunakan secara nasional
melalui kementerian terkait,” pungkas
Kepala PKAKN DPR RI Helmizar foto bersama dengan sivitas akademika usai FGD PKAKN DPR RI bertopik
“Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, di Jakarta. Foto: Aisyah/Man Amany dalam paparannya. ais/sf

20 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 21