Page 22 - BULETIN 1150

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Tim Pansus Otsus menimbulkan gejolak di Papua.
Ada kekhawatiran kondisi tersebut
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Papua Serap Aspirasi kelompok separatis lainnya untuk
dimanfaatkan oleh KKB (Kelompok
Kriminal Bersenjata) atau pun

merongrong Indonesia” tandas
ke Jayapura
legislator asal Papua ini.
Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti
isu atau berita hoaks yang menjelek-
jelekan Indonesia. Di mana Indonesia
dianggap telah melanggar hak asasi
manusia Papua dan tidak menaruh
perhatian pada kesejahteraan
rakyat Papua yang beredar di dunia
internasional.
Mewakili Gubernur Papua,
Sekretaris Daerah Papua Dance
Yulian Flassy mengatakan Pemerintah
Provinsi Papua berharap Otsus
akan membawa kemajuan dan
perkembangan masyarakat Papua
yang lebih sejahtera.
“Otonomi khusus yang sudah
berjalan 20 tahun diharapkan
mampu mendorong pembangunan
infrastruktur yang memadai serta
kemajuan sumberdaya manusia Orang
Asli Papua (OAP) melalui pendidikan
Ketua Tim Kunker Pansus DPR RI tentang RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua Yan Permenas Mandenas bertukar formal yang menjangkau seluruh
cenderamata dengan Sekretaris Daerah Papua beserta jajaran di Jayapura. Foto: Oji/nvl pelosok Papua,” jelas Dance.
Sementara itu, Ketua Majelis
ndang-Undang Nomor “Dana Otsus juga telah banyak Rakyat Papua (MRP) Timotius
21 Tahun 2001 tentang dikucurkan, dimana hingga tahun 2021, Murib mengatakan salah satu
Otonomi Khusus (Otsus) total dana Otsus dan dana tambahan permasalahannya adalah penyusunan
U bagi Provinsi Papua telah infrastruktur yang dialokasikan untuk RUU Otsus Papua dilakukan secara
dilaksanakan selama hampir 20 tahun. Papua sejak tahun 2002 sebesar sepihak oleh pemerintah pusat tanpa
Pemberian otonomi khusus tersebut Rp 100,96 triliun. Namun demikian, melibatkan aspirasi OAP.
dimaksudkan untuk mewujudkan kemajuan Papua cukup lambat jika Pihaknya menegaskan, perlunya
keadilan, penegakan supremasi dibandingkan dengan provinsi lainnya,” dibuka ruang dialog antara
hukum, penghormatan terhadap ungkap Yan Permenas. pemerintah pusat dengan orang asli
hak asasi manusia, percepatan Politisi Partai Gerindra ini Papua dengan rekomendasi dari MRP.
pembangunan ekonomi, peningkatan menambahkan tingkat buta huruf Kunker Pansus DPR RI tentang
kesejahteraan dan kemajuan di Papua masih yang tertinggi yaitu Perubahan Kedua Undang-Undang
masyarakat Papua dalam rangka sebesar 29 persen. Begitu pula Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus
kesetaraan dan keseimbangan dengan tingkat harapan hidup paling rendah Bagi Provinsi Papua ini turut diikuti
kemajuan provinsi lain di Indonesia. juga ada di Papua (65 tahun). Indeks oleh Mohammad Idham Samawi,
Demikian hal itu diungkapkan Ketua Pembangunan Manusia (IPM) Papua Darmadi Durianto, dan Masinton
Tim Kunjungan Kerja Pansus DPR RI juga paling rendah yaitu 57,65 persen, Pasaribu dari PDI-Perjuangan,
RUU tentang Perubahan Kedua UU 21 sementara rata-rata nasional 69,53 Lodewijk F. Paulus dan Trifena M.
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus persen. Bahkan tingkat kemiskinan Tinal dari Partai Golkar, Sulaeman L
Bagi Provinsi Papua Yan Permenas paling tinggi juga di Papua, mencapai Hamzah (Partai NasDem), Marthen
Mandenas saat menggelar pertemuan 28,94 persen. Douw (PKB), Willem Wandik (Partai
dengan Gubernur Papua (diwakili “Kondisi tersebut memunculkan Demokrat), dan Junaidi Auly (PKS).
Sekda) di Jayapura, Senin (3/5). ketidakpuasan dan dapat oji/es

22 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 23