Page 15 - BULETIN 1207
P. 15

Komisi VII: Negara Berpotensi                                   Dengar Pendapat (RDP) dan
                                                                               peninjauan lapangan Tim
               Kehilangan Pendapatan dari                                      Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
                                                                               VII DPR RI dengan Dirjen Industri
               Cukai Rokok                                                     AGRO Kementerian Perindustrian,
                                                                               Dirut PT Djarum Kudus, Bupati
                                                                               Kudus, dan Kadis Perindustrian
                                                                               Provinsi Jawa Tengah, di Kantor
                                                                               PT Djarum, Kudus, Jateng, Kamis
                          nggota Komisi VII                                    (30/6).
                          DPR RI Sartono                                          Politisi Partai Demokrat ini juga
                          Hutomo mengatakan,                                   menyampaikan bahwa industri
                          Komisi VII DPR        INDUSTRI ROKOK HARUS           rokok harus siap menghadapi
               A RI memberikan                 SIAP MENGHADAPI                 tekanan baru dalam berbagai
               concern pada industri rokok.                                    aspek.  Tekanan yang datang
                                               TEKANAN BARU                    dengan tujuan supaya industri
                                               DALAM BERBAGAI
               FOTO : DIPA/NVL                 ASPEK.  TEKANAN YANG            ini bisa bertahan, seiring dengan
                                                                               banyaknya permintaan pasar dan
                                               DATANG DENGAN
                                                                               kemajuan teknologi saat ini.
                                               TUJUAN SUPAYA                      “Serapan tenaga kerja sudah
                                               INDUSTRI INI BISA               luar biasa, seperti buruh, petani
                                               BERTAHAN,                       dan juga pajak. Dalam Rapat
                                                                               Dengar Pendapat (RDP) tadi, kita
                                                                               mendapatkan masukan-masukan
                                               Perkembangan industri tembakau   yang luar biasa, dimana industri
                                               harus dipantau dan terus diberikan   rokok lokal harus siap menghadapi
                                               solusi. Karena negara kemungkinan   tekanan seiring dengan
                                               banyak terjadi potensi kehilangan   perkembangan zaman. Ditambah   Scan QR
                                                                                                             untuk berita
                                               pendapatan dari pajak cukai yang   banyaknya kompetitor yang   selengkapnya
                                               nilainya hampir menyentuh 20 persen.   masuk, termasuk produk-produk
                                                  “Nilai ini cukup fantastis,” ujar   impor, bahkan rokok elektrik,”
               Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo.   Sartono saat memimpin Rapat   tuturnya. l dip/sf


               Kerja Spesifik Komisi VII DPR dengan                           KIKI/NVL  Terakhir, Andi Yuliani meminta
               Direktur Regional Sulmapana PT PLN                              PT PLN memperhatikan tempat
               (Persero), perwakilan Kementerian                               penyimpanan (storage) batu bara.
               Energi dan Sumber Daya Mineral,                                 Karena menurutnya, belajar dari
               Direktur Teknik dan Lingkungan                                  pengalaman sebelumnya, rata-
               Ketenagalistrikan, di PLTU Barru,                               rata masyarakat yang berdekatan
               Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi                              dengan storage mengalami dampak
               Selatan, Kamis (30/6).                                          buruk akibat abu batu bara. Jangan
                  Andi Yuliani juga meminta PT                                 sampai abu batu bara tersebut
               PLN menghitung penggunaan co-   Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris.   dapat mengganggu aktivitas
               firing biomass untuk menghasilkan                               masyarakat sekitar, seperti gangguan
               energi hijau (green energy). Karena                             pernapasan. “Terkait penyimpanan
               menurutnya perhitungan co-firing   energy. Hal ini perlu dilakukan untuk   untuk batu bara, penyimpanan batu
               biomass penting untuk keberlanjutan   menjamin keberlanjutan penggunaan   bara ini kan mengasilkan abu, jangan
               green energy. “Terkait implementasi   co-firing, jadi bukan sekadar just   sampai nanti di masyarakat sekitar
               co-firing biomass, ini hitungannya   image seakan-akan bahwa PLTU   di PLTU Barru mengalami dampak   Scan QR
                                                                                                             untuk berita
               harus benar pak. Jangan sampai   Barru telah menjalani energi baru   negatif dari abu batu bara tersebut,”   selengkapnya
               PLN tidak memiliki perhitungan yang   dan terbarukan,” tandas politisi Partai   tutup legislator dapil Sulawesi
               tepat untuk menghasilkan green   Amanat Nasional (PAN) tersebut.   Selatan II itu.  l qq/sf



                                                                                      Nomor 1206/I/VII/2022  •  Juli 2022  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20