Page 16 - BULETIN 1207

BULETIN Parlementaria

Jemaah Gagal Berangkat, Bukhori
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dorong Pembentukan Regulasi

Haji Furoda yang Jelas

nggota Komisi VIII Politisi Partai Keadilan Sejahtera Anggota Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI Bukhori angkat (PKS) ini mendukung pembentukan DPR RI ini menambahkan, regulasi
bicara soal polemik regulasi yang lebih memadai untuk yang lebih jelas untuk mengatur
jemaah haji furoda mengelola jemaah haji dengan jemaah haji furoda diperlukan
A yang gagal berangkat visa mujamalah. “Ke depan, harus mengingat penyelenggaraan haji
ke Tanah Suci. Sebelumnya, Syarikat ada aturan lebih jelas supaya ada melalui jalur ini kerap menjadi
Penyelenggara Umrah dan Haji kepastian bagi jemaah haji furoda momok karena sifatnya yang
(Sapuhi) memperkirakan lebih dari dan ada keterukuran kerja bagi PIHK spekulatif. “Visa untuk haji furoda
4.000 jemaah haji furoda tidak bisa atau agen travel yang memfasilitasi sumbernya spekulatif, jumlahnya
berangkat ke Arab Saudi akibat jemaah haji dengan visa mujamalah,” spekulatif, dan ukurannya juga
persoalan visa. Ia mengaku kecewa kata legislator daerah pemilihan spekulatif. Karena itu spekulasi yang
dengan ulah Penyelenggara Ibadah (dapil) Jawa Tengah I itu. tidak bisa diukur atau diteropong
Haji Khusus (PIHK) yang menarik ini terus menerus menjadi hantu
pungutan dari jemaah haji furoda bagi mereka yang akan menunaikan
sebelum memperoleh kepastian ibadah haji dengan jalur cepat
penerbitan visa mujamalah dari sehingga dibutuhkan regulasi yang
Kedutaan Besar Arab Saudi di lebih jelas,” jelas Bukhori. l rnm/sf
Indonesia.
“Visa mujamalah untuk haji
furoda sebenarnya sangat spekulatif
sejak dari sumbernya, sehingga
tindakan PIHK yang memungut biaya
dari jemaah haji furoda sebelum
ada kepastian berangkat patut
disesalkan. Semestinya mereka Anggota Komisi VIII DPR RI
Bukhori.
tidak boleh menjanjikan apalagi
sampai menarik biaya sepeserpun
dari jemaah sampai visa itu terbit,”
ucap Bukhori dari
Arab Saudi, dalam
keterangan pers
yang diterima
Parlementaria,
Rabu (6/7).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: RUNI/NVL

16 Nomor 1206/I/VII/2022 • Juli 2022