Page 7 - BULETIN 1179

menegakkan supremasi hukum,
perlindungan kepentingan umum,
penyelenggaraan ketertiban dan
ketenteraman umum, penegakan hak
asasi manusia, serta pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Karena itu RUU Kejaksaan ini
sebenarnya dimaksudkan untuk
melakukan penataan kembali
terhadap institusi Kejaksaan. Nah kita
lihat nanti bagaimana pembahasan
RUU Kejaksaan yang masih dalam
perjalanan ini. Semoga dapat
menjadi kebaikan bersama dan
punya independensi terkait dengan
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. Foto: Sofyan/nvl
Kejaksaan itu sendiri,” tegas politisi
daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta
III itu. Eva Yuliana Dukung Peningkatan
Dengan demikian, politisi Partai
NasDem itu berharap semua pihak Kesejahteraan Jaksa
dapat saling mendukung dan
menguatkan dalam menyikapi RUU
Kejaksaan yang ditargetkan akan
disahkan sebelum akhir tahun 2021 ini.
Seperti langkah ke depannya untuk nggota Komisi III Kejaksaan Negeri se-Jateng, dan
Kejaksaan yang lebih baik lagi, lebih DPR RI Eva Yuliana Kapolda Jateng beserta jajaran PJU,
independen, dan memiliki kapasitas mendukung penuh di Semarang, Jateng, Kamis (25/11).
yang semakin kuat. hnm/sf A peningkatan Eva menambahkan, jika terkait
kesejahteraan atau tunjangan peningkatan kesejahteraan di RUU
para jaksa untuk dimasukkan Kejaksaan tidak tertulis dalam pasal,
dalam pembahasan Rancangan dapat diperjelas melalui penjelasan
Undang-Undang (RUU) Kejaksaan maupun catatan terkait tunjangan
Nasional (PEN). Satgas PEN Bareskrim yang kini dibahas Komisi III DPR RI. yang dimaksud.
Polri punya misi untuk mendukung dan Menurutnya, ketika kesejahteraan “Pada prinsipnya, tunjangan itu
memastikan program tersebut terlaksana para jaksa itu terpenuhi, maka menjadi masalah yang menurut kami
dengan baik, tepat sasaran dan dapat meminilisir hal-hal yang tidak penting diperhatikan, karena ini
akuntabel,” jelas Desmond. diinginkan. Sehingga nantinya berdampak pada bagaimana kualitas
Selain melakukan sinergisitas dengan tercipta proses hukum yang adil proses hukum atau kita berharap
institusi hukum, politisi Partai Gerindra itu dan sesuai dengan yang diinginkan hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa
juga mengimbau agar Badan Pemeriksa masyarakat. diminimalisir,” jelas Eva.
Keuangan (BPK) harus berkoordinasi “Kesejahteraan rasanya dalam Di sisi lain, politisi Partai NasDem
dan berkolaborasi dengan pemerintah hal ini adalah tunjangan saya itu mengapresiasi komunikasi dan
pusat dan daerah untuk melakukan secara pribadi mendukung penuh kerja sama antar aparat penegak
upaya deteksi pencegahan apabila ada diperhatikan mengenai tunjangan hukum dalam sistem yang tergabung
penyimpangan. untuk para jaksa ini. Karena menurut atau Integrated Criminal Justice
“Bila ditemukan indikasi kesengajaan hemat kami ketika tunjangan System di Jateng, yang sudah
dalam perbuatan penyimpangan upaya atau kesejahteraan itu terpenuhi berjalan secara baik secara informal
penegakan hukum harus tetap dilakukan, dengan baik atau cukup, maka maupun formal.
karena alokasi anggaran negara sangat hal-hal yang tidak kita inginkan itu Integrated Criminal Justice
besar dalam pemulihan ekonomi bisa diminimalisir,” kata Eva saat System itu dikaitkan Eva dengan
nasional, jadi penyimpangan sekecil mengikuti pertemuan Komisi III persiapan RUU Penyadapan yang
apapun harus dihindari dan dikawal DPR RI dengan Kepala Kejaksaan akan mulai dibahas Komisi III DPR RI
institusi Polri,” pesan legislator daerah Tinggi Jawa Tengah beserta Kepala dalam masa sidang ke depan. sf
pemilihan Banten II tersebut. azk/sf

Nomor 1179/I/XII/2021 • Desember 2021 7