Page 20 - BULETIN 1215

BULETIN Parlementaria

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOTO: OJI/NVL

Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya.
Dorong Prestasi Kerja (gaji pokok ditambah tunjangan

istri dan anak) setiap bulan, dan
PNS, Willy Aditya ditambah dengan APBN.
Menurut Willy, skema pay
as you go (PAYG) yang sudah
Minta Skema Dana dipakai sejak tahun 50-60an lebih
kental diarahkan dalam nuansa
politik dengan dalih jaminan
Pensiun Dikaji sosial. “Hasilnya kita lihat sendiri
bagaimana pengelolaan dana
pensiun ini terus menjadi ‘beban’
pembiayaan negara,” tambah
legislator daerah pemilihan (dapil)
Jawa Timur XI tersebut.
Anggota Komisi XI sistem pensiun ke depan juga Willy menambahkan, kajian
DPR RI Willy Aditya memperlihatkan konsentrasi pengubahan skema dana pensiun
meminta pemerintah pemerintah untuk mendorong juga perlu mempertimbangkan
mengenai usulan prestasi kerja PNS agar benefit yang analisis faktor ekonomi yang
A skema dana pensiun mereka terima juga sesuai dengan berkembang. Politisi Partai NasDem
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini kontribusi kerjanya bagi negara,” ujar tersebut mencontohkan, antara
diungkapkannya terkait dengan Willy dalam keterangan resminya lain: market, investasi, inflasi,
rencana pemerintah mengubah kepada Parlementaria, Rabu (31/8). sustainabilitas dan lain-lain.
skema dana pensiun dari Saat ini, skema pensiun PNS “Tujuannya adalah agar pengelola
sistem pay as you go menjadi fully menggunakan dasar hukum dana pensiun dapat lebih produktif
funded bagi pensiunan PNS. Undang-undang Nomor 11 Tahun dan optimal memberi layanan.
“Rencana perubahan skema 1969 yang mengatur program Bukan sekadar mengumpulkan
dana pensiun PNS perlu dikaji jaminan pensiun (JP) dan jaminan dana dari PNS lalu cari aman dalam Scan QR
untuk berita
lebih matang dan empirik. Dengan hari tua (JHT) untuk PNS. Dalam pengelolaan dan manajemennya selengkapnya
sistem gaji PNS saat ini yang juga skema pay as you go, PT Taspen berharap gaji besar,” tegas Wakil
memberi remunerasi terhadap menghimpun iuran peserta 4,75 Ketua Badan Legislasi DPR RI itu
prestasi kerja maka sewajarnya persen dari penghasilan pegawai menutup pernyatannya. l uc/sf

20 Nomor 1215/I/IX/2022 • September 2022