Page 22 - BULETIN 1215

BULETIN Parlementaria

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BAKN Harap Ada Perbaikan

Regulasi Ekspor CPO

BAKN

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO: BIANCA/NVL]

Foto bersama Tim Kunker BAKN DPR RI dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

etua Badan RI terkait Kepabeanan dan Cukai, di kalau misalnya harga naik kita dapat
Akuntabilitas Keuangan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, windfall, tetapi pada harga dasar kita
Negara (BAKN) Wahyu Jawa Timur, Selasa (30/8). juga bisa menerima manfaat,” jelas
Sanjaya mengatakan “Kita sudah melihat bahwasannya legislator dapil Sumsel I tersebut.
K bahwa harus ada ada hal yang menarik, terutama terkait Lebih lanjut dalam kunjungan
perbaikan regulasi terkait dengan bea keluar, di mana kita lihat ada tersebut, BAKN DPR RI juga
ekspor minyak kelapa mentah peningkatan yang luar biasa tinggi mendalami mengenai penerimaan
atau Crude Palm Oil (CPO). Politisi dari hampir 1000 persen malahan, nah cukai hasil tembakau yang
Partai Demokrat itu menilai adanya kita lihat di sini bahwasannya kenaikan cukup besar bagi negara serta
peningkatan pada bea keluar yang bea keluar ini adalah dampak dari permasalahan-permasalahan yang
begitu tinggi merupakan dampak naiknya harga CPO, harga minyak timbul dalam kegiatan ekspor dan
dari naiknya harga CPO. kelapa sawit,” ujar Wahyu. impor khususnya di Pelabuhan
Demikian disampaikan Wahyu Perbaikan regulasi tersebut, Tanjung Perak. “Kalau pita cukai kan
usai memimpin pertemuan Tim lanjut Wahyu, agar nantinya ekspor kita mendalami apa yang sudah
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI CPO dapat memberikan manfaat kita kejar selama ini kan, mudah-
dengan jajaran Kantor Wilayah lebih bagi negara. “Karena pada mudahan dengan ini kita bisa segera
Direktorat Jenderal Bea dan harga tertentu, ekspor CPO ini negara memutuskan perbaikan apa yang
Cukai Jawa Timur I dalam rangka tidak menerima manfaat, jadi kita perlu dilakukan agar kedepannya
penelaahan BAKN DPR RI terhadap berharap kedepannya berapapun bisa mendapatkan pendapatan yang
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harga CPO, pemerintah republik lebih baik dan lebih besar untuk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu harus ada terima manfaat. Jadi negara,” harap Wahyu. l bia/sf

22 Nomor 1215/I/IX/2022 • September 2022