Page 11 - MAJALAH 198

LAPORAN UTAMA

Tunda Pembelajaran Tatap Muka

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah
menunda uji coba sekolah tatap muka menyusul lonjakan kasus
Covid-19 yang terjadi saat ini.
“Mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi
pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal
kehadiran dalam anak sekolah”
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah taktis untuk
menghambat lonjakan penyebaran Covid-19, termasuk Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.
menunda menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Foto: Jaka/nvl
“Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa
daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil
menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi”

Pemerintah juga perlu membuat kebijakan dan sanksi dalam penanganan kasus
lonjakan Covid-19 saat ini dengan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing
daerah.
“Ya tentunya nanti kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam
sanksi, itu disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing”

Tingkatkan Vaksinasi di Pondok

Pesantren

WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak
pemerintah meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di pondok
pesantren, terutama bagi para kiai, nyai, dan guru.
Apalagi sekarang banyak varian baru yang disebut lebih
cepat menular. Jadi walaupun tidak semua (kiai yang
meninggal dunia) terkonfirmasi Covid, tapi melihat seringnya
kasus itu di waktu berdekatan ya patut kita waspadai”

Para kiai dan nyai adalah sosok sentral di ponpes yang
dibutuhkan peranannya dalam mendidik santri. Pemerintah untuk meningkatkan
Wakil Ketua DPR RI cakupan vaksinasi bagi mereka agar ponpes tetap eksis dan stabil.
Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Geraldi/nvl “Buat kampanye dan sosialisasi secara terus menerus tentang pandemi ini di
pesantren. Dan kalau perlu lakukan penyekatan dan pengetatan mobilisasi di
pesantren secepatnya”

Para wali santri dan warga diimbau sementara waktu untuk tidak berkunjung
ke pesantren. Bagi santri yang keluar dan ingin kembali, harus di-screening ketat
sebelum mereka masuk ke dalam pesantren.
“Potensi penyebaran di pondok pesantren yang tinggi karena yang dari luar
kota banyak. Kalau tidak di-screening, kalau ada yang positif, kan berisiko nanti
bisa masuk (karantina) lagi”

TH. 2021 EDISI 198 PARLEMENTARIA 11