Page 14 - MAJALAH 198
P. 14
LAPORAN UTAMA
Efektifkan Guru Kunjung
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diwacanakan akan dimulai di bulan Juli 2021 oleh
Kemendikbudristek menemui kendala. Dimana saat ini, angka penularan Covid-19 di Indonesia
sedang melonjak. Mau tak mau, harus ada metode lain agar generasi bangsa tidak mengalami
Learning Loss dan Lost generation.
MELIHAT realitas geografis menantang. Metode yang dalam masyarakat. Persatuan Guru
yang sedemikian dapat dioptimalkan adalah guru Republik Indonesia (PGRI) dan Komisi
rupa di lapangan, kunjung, dengan pembelajaran Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Wakil Ketua berkelompok. menunjukkan dukungan terkait PTM.
Komisi X DPR RI “Jika mengarah ke opsi itu, PGRI sebelumnya mengklaim, mayoritas
Hetifah Sjaifudian pemerintah harus memberikan dan guru ingin sekolah dibuka.
menilai metode fasilitasinya, termasuk penyesuaian Sedangkan, 79,54 persen data KPAI,
guru kunjung regulasi terkait dana BOS, misalnya sekolah telah siap gelar pembelajaran
dapat menjadi untuk biaya operasional guru. Untuk tatap muka.
salah satu alternatif dalam menyiasati siswa di daerah perkotaan dan dapat Di lain sisi, Ikatan Dokter Anak
jika PTM Terbatas tak bisa dilaksanakan. melaksanakan pembelajaran daring Indonesia (IDAI) dan Badan
Dengan menimbang keterbatasan dengan efektif, baiknya daring saja,” Perlindungan Konsumen Nasional
fasilitas di banyak daerah, pembelajaran ujar Hetifah ketika diwawancarai tim (BPKN) juga epidemiolog menolak
luring menurutnya akan lebih layak, Parlementaria. PTM ini. Menurut mereka, di samping
terutama untuk Sebelumnya, politisi Partai Golongan penularan melalui kelas ataupun area
daerah- Karya itu setuju dengan akan dibukanya bermain sekolah, terdapat beberapa titik
daerah 3T, sekolah tatap muka terbatas di kritis dari pelaksanaan PTM ini, seperti
pedesaan, Juli 2021. Namun menimbang perjalanan dari rumah maupun sarana
dan perkembangan kasus Covid-19 transportasi. Sehingga dikhawatirkan
wilayah- belakangan ini, terlebih dengan ruang publik yang tidak dapat dikontrol
wilayah kemunculan varian dellta yang penyebarannya tersebut menimbulkan
dengan menular lebih cepat, gagasan risiko pada anak-anak.
kondisi PKM menjadi hal yang perlu Hetifah menilai, perbedaan sudut
dipertimbangkan ulang. pandang keduanya sebaiknya
Kebijakan PTM pun tak lepas dihadapi dengan membuat kebijakan
dari penolakan yang berkembang yang mengakomodir semuanya, yang
dapat diterapkan di Indonesia dengan
wilayahnya yang luas. Kebijakan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut tidak dapat dipaksakan untuk
Hetifah Sjaifudian.
Foto : Jaka/nvl wajib dibuka secara serempak ataupun
kebalikannya.
“Menurut saya, baiknya pemerintah
membuat kategorisasi, mana daerah
yang wajib buka, mana yang opsional,
mana yang tidak. Kategorisasi ini tidak
hanya berdasarkan zona penyebaran
Covid-19, tapi juga aspek-aspek lainnya
seperti ketersediaan sarpras, progress
vaksinasi GTK, akses internet, dan
lainnya,” tandas Hetifah.l hal/er
14 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021
