Page 20 - BULETIN 1221

BULETIN Parlementaria harus mengacu kepada standar

Dampak Inflasi, BAKN
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Minta Pemerintah BPS telah memiliki standar tersendiri • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Bank Dunia tersebut. Menurutnya,
mengukur Garis Kemiskinan, Di
mana, berdasarkan pada garis
kemiskinan yang terefleksi dari nilai
Kaji Ulang Batas
rupiah pengeluaran minimum yang
diperlukan individu dalam memenuhi
kebutuhan pokok selama sebulan,

non-makanan.
Diketahui, Garis Kemiskinan terdiri
BAKN Garis Kemiskinan baik kebutuhan makanan maupun MKD
dari Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-
akil Ketua Badan “Kemiskinan sudah nampak Makanan (GKNM). Pada Maret 2022
Akuntabilitas secara kasat mata di lapangan,” Garis kemiskinan yang digunakan
Keuangan ujar Anis dalam keterangan tertulis BPS tercatat Rp505.469,00 per kapita
Negara (BAKN) kepada Parlementaria beberapa per bulan, dengan komposisi GKM
W DPR RI Anis waktu lalu. Anis mengingatkan sebesar Rp374.455 (74,08 persen)
Byarwati meminta pemerintah bahwa dalam laporan ‘East dan GKNM sebesar Rp131.014 (25,92
mengkaji ulang batas garis Asia and The Pacific Economic persen). Sehingga, pengeluaran
kemiskinan sebagai dampak inflasi Update October 2022’, Bank Dunia minimum untuk menentukan Garis
seiring melonjaknya harga bahan mengubah batas garis kemiskinan Kemiskinan sebesar Rp505.469.
pokok karena kenaikan harga BBM. yang mengacu pada keseimbangan Oleh karena itu, Anis menekankan
Menurutnya, kesulitan yang dialami kemampuan berbelanja pada tahun agar indikator yang digunakan dalam
masyarakat saat ini tidak hanya 2017. pemetaan hendaknya dirumuskan
terjadi di daerah akan tetapi juga di Sementara, basis perhitungan lebih tajam lagi. Ia mempertanyakan
kota besar. yang dipergunakan Bank Dunia angka Rp505.469 per kapita per
sebelumnya adalah keseimbangan bulan sebagai batas garis kemiskinan
kemampuan berbelanja pada yang dipakai oleh BPS.
tahun 2011. Dalam basis “Kita perlu meninjau kembali
perhitungan terbaru ini, apakah angka tersebut masih
Bank Dunia menaikkan garis relevan dengan situasi saat
kemiskinan ekstrem dari ini dimana masyarakat masih
US$1,9 menjadi US$2,15 per terdampak oleh pandemic ditambah
kapita per hari. dengan inflasi yang sangat tinggi,”
Anis menjelaskan bahwa tuturnya. Mengamati kondisi
Indonesia tidak serta merta lapangan, angka Rp505.469 per
kapita per bulan ini sangat jauh dari
memenuhi kebutuhan pokok,” kata
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN) Politisi Fraksi PKS ini.
DPR RI Anis Byarwati. Mengenai penentuan Garis
Kemiskinan ini akan berkaitan
langsung dengan pendataan awal
Registrasi Sosial Ekonomi
(Regsosek). Regsosek
merupakan pemutakhiran
data yang terintegrasi,
pemetaan penerima manfaat
yang terpusat. Oleh karena Scan QR
untuk berita
itu, Anis menegaskan sangat selengkapnya
penting untuk membuat
indikator yang tepat terkait
garis kemiskinan. l rdn/aha
FOTO: MUN/PDT

20 Nomor 1221/III/X/2022 • Oktober 2022