Page 21 - BULETIN 1221
P. 21

MKD Selenggarakan
     • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Hak Imunitas Wakil Rakyat

                                      Seminar Nasional










     MKD                       ahkamah
                               Kehormatan
                               Dewan
                               (MKD) DPR RI
                 M menyelenggarakan
                 seminar nasional bertemakan, ‘Hak
                 Imunitas Wakil Rakyat’. Seminar yang
                 berlangsung di Jakarta, Senin (3/10)
                 ini mengundang Pimpinan DPRD dan
                 Pimpinan Badan Kehormatan DPRD
                 Provinsi seluruh Indonesia.
                    Ketua MKD DPR RI Adang
                 Daradjatun mengatakan, tujuan
                 acara guna mendapatkan masukan
                 dari ahli dan kepolisian mengenai
                 Hak Imunitas Wakil Rakyat. “Tujuan
                 dari acara ini untuk mendapatkan
                 masukan mengenai Hak Imunitas
                 Anggota Dewan agar tidak ada
                 kesalahpahaman di lapangan,”
                 Adang Daradjatun saat memberikan
                 sambutan.





                 HAK IMUNITAS YANG
                 DIDAPAT HARUS
                 DIBARENGI DENGAN
                 ETIKA-ETIKA YANG BAIK.           FOTO: TN/PDT


                                                 Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat memberikan sambutan dalam
                    Sebagaimana yang diamanatkan   seminar nasional bertemakan, ‘Hak Imunitas Wakil Rakyat’ di Jakarta, Senin (3/10).
                 Undang-Undang (UU), kata
                 Adang , penegakan hak imunitas     Hal itulah yang perlu        didapatkan tidak diikuti dengan etika
                 yang berkaitan dengan fungsi    ditegaskan dan dipahami bersama   yang ada,” pungkasnya.
                 serta wewenang dan tugas DPR.   bahwa Anggota DPR dilindungi       Untuk itu Adang menyebutkan
                 “Berdasarkan Undang-Undang      dengan hak imunitas, namun      diperlukan dukungan kelembagaan,
                 Anggota DPR tidak dapat dituntut   Adang menegaskan hak imunitas   baik itu lembaga DPR maupun   Scan QR
                                                                                                               untuk berita
                 di depan pengadilan karena      yang didapat harus dibarengi    lembaga pendukung. Dukungan   selengkapnya
                 pernyataan atau pendapat yang   dengan etika-etika yang baik.   tersebut meliputi cara pandang,
                 dikemukakannya baik secara lisan   “Ini yang perlu digaris bawahi   persepsi dan misi yang sama tentang
                 maupun tertulis,” urainya.      jangan sampai hak imunitas yang   Hak Imunitas Wakil Rakyat. l tn/aha


                                                                                    Nomor 1221/III/X/2022  •  Oktober 2022  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24