Page 11 - BULETIN 1210

KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nusron Wahid

Nilai Tidak Perlu

Ada Relaksasi

Kebijakan DMO

nggota Komisi VI
DPR RI Nusron
Wahid mengatakan
tidak setuju dengan
A langkah Kementerian
Perdagangan untuk merelaksasi
kebijakan kewajiban Domestic
Market Obligation (DMO), Domestic
Price Obligation (DPO), Crude Palm
Oil (CPO) dan turunannya. Apalagi
kebijakan tersebut selama ini dinilai
mampu menekan harga minyak
goreng di dalam negeri meski harga
CPO dunia sedang tinggi.
“Kalau DMO dan DPO dihapus, FOTO: OJI/NVL
kemudian harga melambung tinggi Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid.
kayak kemarin, apakah pengusaha
kemudian tanggung jawab?” kata Informasi Minyak Goreng Curah),”
Nusron kepada awak media, Senin imbuh Nusron.
(25/7). Oleh karena itu, Nusron Oleh karena itu, Nusron pun
menilai pencabutan kebijakan KALAU DMO DAN DPO menyesalkan adanya kalangan
DMO dan DPO justru akan memicu DIHAPUS KEMUDIAN pengusaha yang justru meminta
kembali kenaikan harga minyak kebijakan DMO-DPO dihapuskan.
goreng di dalam negeri. HARGA MELAMBUNG Padahal menurutnya, aturan
“Jangan-jangan malah TINGGI KAYAK KEMARIN, main yang sekarang ditetapkan
memanfaatkan momentum untuk APAKAH PENGUSAHA pemerintah terkait DMO-DPO sudah
mengambil keuntungan sesaat KEMUDIAN TANGGUNG cukup jelas dan transparan.
yang ujung-ujungnya korbannya JAWAB?” “Kalau ada pengusaha yang
konsumen yang merupakan mengatakan DMO-DPO ribet, berarti
mayoritas masyarakat Indonesia,” pengusaha yang egois, memikirkan
imbuh politisi Partai Golkar itu. pemangku kepentingan adalah fokus diri sendiri, hanya mengejar
Menurut Nusron, aturan yang terhadap infrastruktur distribusi yang keuntungan sesaat. Tidak berpikir
dibuat pemerintah lewat kebijakan efektif, efisien dan tepat sasaran. jangka panjang tentang nasib
DMO dan DPO sudah jelas dan “Ini yang harus ada percepatan mayoritas rakyat Indonesia sebagai
transparan, sehingga tidak perlu dan akselerasi. Pemerintah harus konsumen. Kalau punya komitmen Scan QR
untuk berita
dilakukan relaksasi terhadap gerak cepat memberikan bimtek kasih barang ke dalam negeri 1 kilo selengkapnya
kebijakan tersebut. Legislator dapil (bimbingan teknis) buat pedagang dapat fasilitas ekspor 5-6 kilo. Yang
Jawa Tengah II ini menambahkan, minyak goreng agar bisa mengakses enggak mau, itu berarti yang malas
justru yang perlu dilakukan para kanak aplikasi Si Mirah (Sistem dan nakal,” tegasnya. l bia/aha

Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022 11