Page 13 - BULETIN 1210

UU TPKS Disahkan,
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selly Andriany: Laporan Kasus

Kekerasan Seksual Meningkat

ejak Undang-Undang memasifkan edukasi kepada dioptimalkan,” pinta legislator daerah
tentang Tindak Pidana masyarakat mengenai seksual pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.
Kekerasan Seksual sedini mungkin,” kata politisi PDI- Pasalnya untuk mewujudkan
(UU TPKS) disahkan Perjuangan itu. visi misi Presiden Jokowi yang
S oleh DPR RI bersama Pasalnya, lanjut Selly, mau melahirkan generasi unggul,
pemerintah, laporan mengenai berdasarkan data diketahui menurut Selly anak-anak harus
kasus kekerasan seksual semakin pemerintah daerah mempunyai mendapatkan perlindungan
meningkat. Menurut Anggota keterbatasan anggaran, dari 514 kesejahteraan, kesehatan dan
Komisi VIII DPR RI Selly Andriany kabupaten/kota hanya 246 daerah mendapatkan hak-hak dalam
Gantina, hal itu menunjukkan tingkat yang mempunyai Unit Pelaksana bentuk informasi serta kehidupan
kesadaran dan empati masyarakat Teknis (UPT) tentang perlindungan layak. “Kalau kita berbicara generasi
untuk melapor semakin baik, karena anak dan perempuan. “Belum unggul atau revolusi mental sesuai
sudah adanya payung hukum yang lagi, Kementerian Perlindungan yang diharapkan Presiden Jokowi,
menjamin perlindungan hingga Perempuan dan Anak (KPPA) maka penting bagi mereka
pemulihan korban. yang memang memiliki (anak-anak) mendapatkan
“Menurut saya ini adalah anggaran yang kecil, namun perlindungan, serta
suatu kehebatan UU TPKS. memang fungsinya adalah pemenuhan hak-
Diundangkannya UU TPS menuntun untuk koordinasi dengan hak dalam bentuk
masyarakat berani speak up karena kementerian/lembaga informasi, kehidupan
merasa ada payung hukum yang lain. Kami minta yang layak,
melindungi. Dulu mereka tidak hal ini juga kesehatan hingga
berani berbicara karena merasa kesejahteraan,”
percuma menyampaikan ke negara katanya. l
karena tidak ada perlindungan rnm/sf
atau pemberian hukuman kepada
predator seksual,” kata Selly dalam
diskusi Forum Legislasi dengan tema
“Darurat Kekerasan Seksual Anak,
Bagaimana Implementasi UU TPKS?”
di Media Center DPR RI, Gedung FOTO: MUNCHEN/NVL
Nusantara III, Senayan, Jakarta,
Selasa (26/7).
Tingginya kesadaran masyarakat
mengenai kekerasan seksual,
menurut Selly, harus diikuti
dengan peningkatan pemahaman
masyarakat mengenai pencegahan Scan QR
untuk berita
kekerasan seksual. “Tingginya selengkapnya
kesadaran masyarakat dalam
melaporkan kekerasan seksual,
perlu didukung dengan peningkatan
anggaran, salah satunya untuk Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina.

Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022 13