Page 12 - BULETIN 1210

BULETIN Parlementaria semacam gentlemen agreement

Mulyanto Ingatkan
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Berhati- terkait dengan penyediaan CPO

sebagai bahan baku minyak goreng
dalam negeri,” kata Mulyanto kepada
awak media, Rabu (27/7).
Mulyanto menilai, imbauan
Hati Cabut Kebijakan
kepada pengusaha selama ini
adalah pendekatan kultural dalam
masyarakat. Namun, pendekatan
DMO dan DPO
pemerintah semestinya lebih
bersifat struktural berbasis regulasi.
“Negara memiliki kontrak sosial
dengan masyarakat, karenanya
pendekatan negara terutama
bersifat binding (mengikat)
dan compulsory (memaksa) bukan
sekadar voluntary (sukarela),” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator daerah
pemilihan (dapil) Banten III
mengingatkan, sebelumnya, Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita juga pernah mendesak
partisipasi produsen sawit untuk
ikut dalam program subsidi minyak
goreng curah berbasis Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS). Namun, imbauan
tersebut tidak efektif.
Untuk itu, politisi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) ini
FOTO: AZKA/NVL mengingatkan pemerintah agar
berhati-hati dengan rencana

DPO minyak sawit mentah dan
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. menghapus kebijakan DMO-
menyerahkan ketersediaannya
nggota Komisi VII pada kesukarelaan komitmen
DPR RI Mulyanto produsen. Ia pun mewanti-wanti,
meminta pemerintah jangan sampai kebijakan tersebut
untuk tidak mencabut PENDEKATAN justru menyebabkan lonjakan
A kebijakan Domestic PEMERINTAH harga minyak goreng dan memicu
Market Obligation (DMO) untuk SEMESTINYA LEBIH inflasi, sehingga pemerintah harus
komoditas Crude Palm Oil (CPO) BERSIFAT STRUKTURAL mengambil kebijakan secara
untuk menjamin ketersediaan bahan BERBASIS REGULASI. hati-hati, jangan gegabah, apalagi
baku produksi minyak goreng dalam condong pada pengusaha minyak
negeri. Menurutnya, pemerintah tidak goreng ketimbang masyarakat.
bisa hanya mengimbau pengusaha Perdagangan Zulkifli Hasan yang “Pemerintah tidak cukup bekerja
untuk menyisihkan produksi CPO, menyebut rencana penghapusan berbasis ‘imbauan’ tetapi harus ‘hadir’
karena hal tersebut dinilai terbukti kewajiban DMO- DPO (Domestic mengendalikan aspek ketersediaan
tidak efektif dan malah membuat Price Obligation) CPO untuk bahan dan harganya. Jangan sampai Scan QR
untuk berita
harga minyak goreng di atas harga baku minyak goreng domestik. komoditas ini langka atau harganya selengkapnya
eceran tertinggi (HET). “Pendekatan negara tidak cukup tidak terjangkau masyarakat seperti
Hal tersebut dikatakannya saat sekadar berupa imbauan moral, sebelum-sebelumnya,” tegas
menanggapi pernyataan Menteri meminta komitmen pengusaha atau Anggota Baleg DPR RI itu. l bia/aha

12 Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022