Page 11 - BULETIN 1176
P. 11

Fungsi dan Layanan                                              daerah menjadi melayani tingkat
      I                                                                        level ibu kota negara inilah yang
       R
      R                                                                        menjadi perhatian kita. Bila didalami
      P                                                                        pembahasannya, kita bisa melihat
       D       Asrama Haji                                                     potensi perkembangannya seiring
       -                                                                       dengan Kalimantan Timur menjadi ibu
      I
      I                                                                        kota negara ke depan,” ujarnya. 
      I        Balikpapan harus                                                  Diah mengungkapkan, selain
       V
      I                                                                        masalah fungsi asrama haji yang
      S                                                                        ada di Kaltim, persoalan sosial
      I
      M        Ditingkatkan                                                    lain yang juga mengemuka dalam
      O                                                                        pertemuan antara Komisi VIII DPR
      K
                                                                               RI dengan Pemerintah Provinsi
                                                                               Kaltim salah satunya adalah
                                                                               tentang orang-orang terlantar
                                                                               korban trafficking ketenagakerjaan,
                                                                               baik dari daerah perbatasan ataupun
                                                                               mereka yang pernah dijanjikan oleh
                                                                               perusahaan yang bergerak di bidang
                                                                               tambang maupun kelapa sawit. 
                                                                                 “Tentu persoalan-persoalan lain
                                                                               yang berkaitan dengan kehadiran
                                                                               ibu kota negara juga ka harapkan
                                                                               ada perbaikan,” tegas politisi PDI-
                                                                               Perjuangan itu. Menyangkut masalah
                                                                               kasus kekerasan seksual yang
                                                                               terjadi di Kaltim, Diah mengatakan,
                                                                               problem tersebut merupakan problem
                                                                               kultural dan persoalan masih lemah
                                                                               penanganan hukumnya, baik secara
                                                                               normatif ataupun praktis. 
               Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kaltim. Foto: Dep/nvl
                                                                                 “Dalam penanganannya
                                                                               banyak memiliki kelemahan untuk
                            akil Ketua Komisi VIII   karena lokasinya yang sangat baik   mengeksekusi kasus. Inilah persoalan-
                            DPR RI Diah Pitaloka   yakni berada di depan pintu tol.   persoalan yang ada di lapangan. Oleh
                            mengatakan, harus   Selain itu, asrama haji tersebut juga   karenanya, DPR mencoba membangun
               W ada peningkatan               akan menjadi asrama haji di ibu kota   solusinya melalui pendekatan undang-
               fungsi dan peningkatan pelayanan   negara.                      undang, yaitu UU Penghapusan
               Asrama Haji Balikpapan di Provinsi   “Yang tadinya sifatnya daerah   Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana
               Kalimantan Timur seiring dengan   nantinya menjadi pusat. Integrasi   Kekerasan Seksual),” jelasnya. 
               adanya pengembangan Provinsi Kaltim   fungsi-fungsi dari yang tadinya level   Dikatakannya, dengan pemahaman
               yang akan menjadi ibu kota negara.                              masyarakat yang semakin baik, telah
                 “Dengan adanya pengembangan                                   menuntut regulasi yang ada agar
               ibu kota (baru), maka juga harus                                semakin lengkap.
               ada peningkatan fungsi pelayanan                                  “UU-nya juga semakin tajam agar
               asrama haji. Yang kami temukan dalam                            mampu memberi rasa keadilan bagi
               pembahasan, salah satu persoalannya   DENGAN ADANYA             korban. Pendidikan masyarakat saat ini
               adalah mengenai regulasi yang   PENGEMBANGAN IBU                sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
               belum bisa diperluas,” tutur Diah saat   KOTA (BARU), MAKA      Sehingga kemudian persoalan-
               memimpin Tim Kunspek Komisi VIII   HARUS JUGA ADA               persoalan ini muncul ke permukaan.
               DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan                                Makin tinggi laporan tindak kekerasan
               Timur, Selasa (9/11).           PENINGKATAN FUNGSI              seksual ini seiring makin tingginya
                 Diah menyatakan, masalah asrama   PELAYANAN ASRAMA            empati dan kesadaran masyarakat,”
               haji di Kaltim ini menjadi strategis,   HAJI.                   pungkas Diah.   dep/es


                                                                               Nomor 1176/III/XI/2021  •  November 2021  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16