Page 12 - BULETIN 1202

BULETIN Parlementaria

Subsidi Minyak Goreng, Rudi
KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hartono Bangun Pertanyakan

Kinerja BPDPKS

nggota Komisi VI
“Subsidi ke biodesel memang
DPR RI Rudi Hartono sesuai aturan karena ada Perpresnya,
Bangun mengatakan tetapi subsidi untuk harga minyak
A Badan Pengelola BPDPKS INI KAN goreng ini tak sesuai dengan pendirian
Dana Perkebunan Kelapa Sawit MENGGUNAKAN BPDPKS itu sendiri. Ke depannya
(BPDPKS) dipercaya pemerintah UANG RAKYAT TETAPI kami akan segera menindaklanjuti
dalam penyediaan subsidi minyak PENYALURANNYA TIDAK permasalahan ini.” imbuh legislator dapil
goreng curah untuk kebutuhan Sumatera Utara III tersebut. tn/aha
masyarakat, usaha mikro, dan usaha TEPAT SEHARUSNYA
kecil menengah. Ia menegaskan MEREKA ITU TERBUKA
Crude Palm Oil (CPO) merupakan KEPADA RAKYAT Anggota Komisi VI DPR
bahan baku minyak goreng. Minyak DALAM HAL INI RI Rudi Hartono Bangun.
Foto: Runi/nvl
goreng sendiri adalah bahan pokok WAKIL RAKYATNYA
bagi rakyat sehingga kejahatan JUGA, TENTU KITA
yang terkait dengan hal ini otomatis
melukai banyak rakyat Indonesia. AKAN SELIDIKI LAGI
“BPDPKS ini kan menggunakan PERMASALAHANNYA
uang rakyat tetapi penyalurannya ADA DIMANA,
tidak tepat seharusnya mereka itu
terbuka kepada rakyat dalam hal
ini wakil rakyatnya juga, tentu kita
akan selidiki lagi permasalahannya
ada dimana,” pungkasnya saat
menjadi pembicara dalam Dialektika
Demokrasi dengan tema ‘Subsidi
Minyak Goreng, Kinerja BPDPKS
dipertanyakan’, di Media Center DPR
RI, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Rabu (25/5).
Politisi Partai NasDem ini
menambahkan, persoalan minyak
goreng juga menjadi perhatian
Presiden Jokowi yang mengatakan
pada 19 Mei lalu. Yang menyebut
kelangkaan dan mahalnya minyak
goreng merupakan dampak
sistemik dari tata kelola
dana BPDPKS yang
‘dalam kendali
konglomerat sawit’
dan dewan pengarah
BPDPKS.

12 Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022