Page 8 - BULETIN 1202

BULETIN Parlementaria Rapat Komisi II DPR RI, Senayan,

DPR, DPD, dan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Sepakat pembentukan Lima RUU tentang
Jakarta, Selasa (31/5).
Dilanjutkan Junimart, dengan

Lima Provinsi ini akan mampu
menjawab tantangan, permasalahan
RUU Tentang 5
dan kebutuhan hukum pemerintah
daerah dan masyarakatnya.
Terutama dalam rangka menjalankan
Provinsi Menjadi
roda pemerintahan, mendorong
serta meningkatkan kesejahteraan
RUU Inisiatif DPR percepatan kemajuan daerah
masyarakat di daerah.
Pada rapat yang dipimpin oleh
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad
Doli Kurnia Tandjung tersebut,
disebutkan juga bahwa RUU tentang
5 Provinsi tersebut hanya mengatur
karakteristik lima daerah menyangkut
kewilayahan potensi sumber daya
alam, suku bangsa dan budaya,
urusan pemerintahan provinsi, pola
arah dan prioritas pembangunan
provinsi, serta permasalahan personil
aset dan dokumen di provinsi.
Dan hal yang penting lainnya
adalah tetap menempatkan kelima
provinsi itu dalam kerangka Negara
kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dengan tidak mengatur materi
muatan khusus, seperti daerah
istimewa, daerah otonomi khusus,
daerah kepulauan. Sedangkan ruang
lingkup materi muatan yang diatur
Pimpinan Komisi II DPR RI menerima dokumen pandangan pemerintah terkait RUU 5 Provinsi dari Menteri dalam undang-undang provinsi ini
Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Geraldi/nvl antara lain: Bab 1. Tentang ketentuan
umum, Bab II tentang batas wilayah
PR RI, Pemerintah dan yang mencerminkan karakteristik, pembagian wilayah dan batas
DPD RI resmi menyepakati keragaman dan adat budaya daerah. provinsi. Kemudian Bab III tentang
Rancangan Undang- Dengan kata lain perubahan- Karakteristik Provinsi.
D Undang (RUU) tentang perubahan yang ada, membutuhkan Sementara itu Bab IV tentang
Lima Provinsi yakni, Provinsi Sumatera penyesuaian dasar hukum provinsi urusan pemerintah provinsi. Bab V
Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dalam kerangka penataan daerah, tentang pola dan arah pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagaimana dimaksud dalam provinsi. Selanjutnya Bab ke VI
Provinsi Nusa Tenggara timur menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang prioritas pembangunan,
RUU Inisiatif DPR RI. Kelima RUU 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Bab VII tentang Perencanaan
tentang Provinsi tersebut selanjutnya sebagaimana berapa kali diubah Pembangunan Provinsi. Kemudian
akan dibahas di hari-hari ke depan dengan Undang-Undang Nomor 9 Bab VIII tentang Pembangunan
dalam rangkaian Rapat Dengar Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Provinsi, Bab ke IX tentang Personel
Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Aset dan Dokumen, Bab X Sistem
Umum sebelum difinalkan menjadi UU. 2014,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Lima rancangan undang-undang RI Junimart Girsang dalam rapat kerja Bab XI Perimbangan, Bab XII tentang
tentang Lima Provinsi tersebut Komisi II DPR RI dengan Menteri Partisipasi Masyarakat, dan Bab XIII
belum memuat materi muatan Dalam Negeri Tito Karnavian, di Ruang Ketentuan dan Penutup. ayu/aha

8 Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022