Page 4 - BULETIN 1202

BULETIN Parlementaria nomenklatur kelembagaan BNPB

Tak Capai
PIMPINAN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kesepakatan, DPR RI dengan Daftar Inveristasi
antara RUU yang diajukan oleh

Masalah (DIM) yang diajukan oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
DPR RI, mengajukan untuk BNPB
Pembahasan RUU
disebutkan secara eksplisit pada
bab kelembagaan sebagaimana
dicantumkan dalam UU Nomor 24
Penanggulangan
Tahun 2007 tentang Penanggulangan
BNPB di antaranya melalui anggaran,
Bencana Dihentikan Bencana. Hal ini untuk memperkuat
kelembagaan, dan koordinasi.
Sementara DIM yang diajukan oleh
pemerintah bab kelembagaan hanya
diisi dengan kata-kata badan, untuk
memberikan fleksibiltas kepada
Presiden.
“Akibat perdebatan mengenai
kelembagaan ini, rapat panja diskors
beberapa kali dan lobby dengan
Menteri sosial, selaku pemegang
Surat Presiden (Supres) mengenai
rancangan undang-undang
penanggulangan bencana juga
sudah dilakukan namun tak kunjung
membuahkan hasil,” ucap politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) itu.
Sesuai Pasal 107 Ayat 4 Peraturan
DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pembentukan UU dan Pasal 162 Ayat 4
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Tertib DPR, apabila dalam
rapat kerja tidak tercapai kesepakatan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan penghentian pembahasan RUU atas suatu atau beberapa rumusan
Penanggulangan Bencana dari Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto Foto: Devi/nvl RUU, pengambilan keputusan
dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR
apat Paripurna DPR RI pada 13 April 2022, diambil kesimpulan setelah terlebih dahulu dilakukan
ke-24 Masa Persidangan bahwa Komisi VIII DPR RI dan DPD RI pengambilan keputusan sebagaimana
V Tahun Sidang 2021- serta Pemerintah Republik Indonesia dimaksud pada ayat 1.
R 2022 memutuskan sepakat untuk menghentikan “Hadirin yang kami hormati,
untuk menghentikan pembahasan pembahasan Rancangan Undang- karena itu kami mengusulkan di
Rancangan Undang-Undang Undang tentang Penanggulangan forum yang terhormat ini dan mohon
(RUU) Penanggulangan Bencana. Bencana pada tingkat I. Karena persetujuannya untuk memutuskan
Pemberhentian pembahasan RUU tidak ada kesepakatan mengenai penghentian pembahasan
penanggulangan bencana ini dilakukan nomenklatur kelembagaan BNPB Rancangan Undang-Undang
lantaran tidak tercapainya kesepakatan (Badan Nasional Penanggulangan tentang Penanggulangan Bencana
antara DPR RI dan pemerintah. Bencana),” jelas Ketua Komisi VIII sebagaimana telah diputuskan dalam
Kesepakatan ini diambil usai Pimpinan DPR RI Yandri Susanto dalam Rapat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI
Komisi VIII DPR RI menyampaikan Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara dan memberikan kesempatan pada
laporannya di hadapan Rapat Paripurna II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5). Komisi VIII DPR RI untuk membahas
DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Dalam pembahasan RUU rancangan undang-undang lainnya
RI Sufmi Dasco Ahmad. penanggulangan bencana itu terdapat yang sesuai dengan bidang tugas
“Pada rapat kerja yang dilaksanakan perbedaan tentang rumusan mengenai lainnya,” tutup Yandri. gal/sf

4 Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022