Page 9 - BULETIN 1202

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pidana Mati Tidak narasumber pada webinar 'Indonesia
Way: Pembaruan Politik Hukum Mati
Melalui RKUHP', Selasa (24/5).
Boleh Dijatuhkan
DPR akan merevisi Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dalam beberapa waktu mendatang,
Sembarangan
pembahasan tentang pidana hukuman
mati menjadi tema diskursus banyak
pihak. Politisi Fraksi PPP ini pun
berpendapat hukuman mati sudah

“Saya menyampaikan kepada
Ia mengungkapkan, posisi DPR
teman-teman, hukuman mati sudah
iskursus tentang hukuman
mati masih pada posisi RI dalam merespon tentang pidana saatnya dihapuskan atau ditiadakan.
saatnya di-dismiss atau diberhentikan,”
yang diperdebatkan, di hukuman mati, dia mengatakan, dulu kata Arsul. Menurut politisi PPP tersebut,
D satu sisi ada kalangan tidak satu pun fraksi dari 10 fraksi di jika purpose of law tidak dilakukan,
yang menolak, di sisi lain ada yang DPR yang menentang hukuman mati. misalnya terdakwa tidak bebas memilih
setuju, tentu dengan rasionalitasnya Kini ada sembilan fraksi yang posisinya advokat, tidak disediakan penerjemah
masing-masing. Anggota Komisi III menentang hukuman tersebut. jika dia orang asing.
DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pidana “Bahwa ada pribadi-pribadi Anggota Sedangkan beberapa ketentuan
hukuman mati tidak boleh dijatuhkan Komisi III DPR RI yang menentang hukum yang tidak dipenuhi, maka
sembarangan. Sebab, tujuan hukum pidana mati atau tidak setuju, itu ia menilai tidak semestinya dijatuhi
atau purpose of law harus dilakukan tentu harus kita hormati sebagaimana hukuman mati. “Itu juga harus
dengan benar dan hati-hati. pendirian dari teman-teman masyarakat dilaksanakan dalam konteks sistem
sipil,” ungkap Arsul saat menjadi peradilan pidana terpadu. Kalau dia,
dalam proses hukum itu tidak dipenuhi,
ya mestinya tidak dijatuhi pidana
hukuman mati. Konsekuensinya seperti
itu,” kata Arsul. eko/aha

Anggota Komisi III DPR RI
Arsul Sani. Foto: Jaka/nvl

Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022 9