Page 23 - BULETIN 1250

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jelang Pemilu 2024, MKD Minta

Aparat Hati-Hati Memproses

Laporan Palsu Bacaleg

MKD ahkamah
Kehormatan
Dewan (MKD) DPR
RI memberikan
M sosialisasi tugas
fungsi dan wewenang MKD, serta
Tanda Nomor Kendaraan (TNKB)
khusus DPR RI di Gedung DPRD
Kabupaten Tangerang, Banten,
Selasa (5/6). Dalam pertemuan
tersebut, Ketua Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI
Adang Daradjatun menyampaikan
soal hak imunitas wakil rakyat yang
tidak boleh disalahgunakan.
Dimana pada UUD 1945 pasal FOTO: ANE/PDT
20 dan UU 17/2014 tentang MPR
DPR DPD dan DPRD pasal 224 telah
diatur hak imunitas bagi anggota Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat memberikan sosialisasi tugas
fungsi dan wewenang MKD, serta Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) khusus DPR RI di Gedung DPRD Kabupaten
DPR. Serta UU 23 /2014 tentang Tangerang, Banten, Selasa (5/6/2023).
Pemerintah Daerah yang mengatur
hak imunitas anggota DPRD. Namun,
Adang menekankan imunitas tidak
berlaku bila terlibat dalam masalah dan menggunakan media untuk Adang, sejatinya untuk meningkatkan
pidana, dan terbukti, maupun dalam menyebarluaskannya. Namun, pengawasan publik terhadap
operasi tangkap tangan. Sepenuhnya laporan yang masuk ke kepolisian Anggota DPR. Artinya, ketika ada
penegakan hukum bisa dijalankan itu biasanya tidak terbukti saat gelar pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum. perkara. di sebuah tempat atau lokasi
Terkait situasi terkini menjelang "Jadi kita tidak ingin bahwa tertentu (termasuk di jalan), maka
Pemilu 2024, Adang juga meminta seorang calon anggota DPR atau melalui TNKB Khusus akan mudah
kepolisian dan kejaksaan berhati-hati anggota DPR yang mau jadi lagi diidentifikasi untuk kemudian
dalam memproses laporan terhadap itu dihukum atau namanya sudah dilaporkan kepada MKD DPR RI
anggota dewan dan bakal calon tercemar, sebelum kasus itu untuk ditindaklanjuti dan dilakukan
legislatif (bacaleg). Menurutnya, diperiksa dengan betul," ungkap penerapan sanksi etiknya.
tak sedikit kasus surat kaleng atau Politisi dari Fraksi PKS ini. Selain itu, "Jadi TNKB khusus bukan
laporan palsu yang bertujuan untuk MKD juga mensosialisasikan Tanda untuk gagah - gagahan karena
mendiskreditkan calon petahanan Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) hanya dipakai dalam rangka tugas
maupun bakal calon legislatif khusus Anggota DPR RI sebagai menjalankan tugas Anggota DPR,
Scan QR menjelang Pemilu 2024. hak protokoler. TNKB khusus bagi atau dalam acara protokol karena
untuk berita
selengkapnya
Adang menuturkan, setiap Pimpinan dan Anggota DPR RI, juga memang memerlukan suatu
menjelang pemilu, modus akan mendukung program Electronic kecepatan jalan yang memang
menjatuhkan lawan politik dengan Traffic Law Enforcement (E-TLE). diberikan kepada nopol tersebut,"
laporan palsu sengaja dibuat Adanya TNKB khusus, lanjut jelasnya. ann/aha

Nomor 1250/II/VI/2023 • Juni 2023 23