Page 17 - BULETIN 1184
P. 17

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi VII Dukung Upaya
                                  Pengembangan KIM








                             akil Ketua Komisi VII
                                                 negara juga harus mempersiapkan diri
                                                                                 di KIM tersebut dengan berkoordinasi
                             DPR RI Dony Maryadi
                             Oekon mendukung
                                                                                 selanjutnya bisa ditindaklanjuti kepada
                                                 jaman. “Mereka harus siap untuk maju
                                                 ke arah itu, dan ini harus kita dukung
                                                                                 Kementerian PUPR yang merupakan
                 W upaya pengembangan
                 dan perbaikan Kawasan Industri   untuk bisa mengikuti perkembangan   bersama Komisi V DPR, untuk
                                                                                 mitra kerjanya. “Karena ini adalah
                                                 termasuk bagaimana mencarikan jalan
                 Medan (KIM) di Sumatera Utara agar   keluar dari masalah banjir yang dialami   awal dari adanya kawasan industri di
                 tidak kalah maju dan mampu bersaing   mereka,” ujarnya.         Sumatera, jadi memang saya berharap
                 dengan kawasan industri swasta. Salah   Dony menyampaikan, Komisi VII DPR   ada pengembangan yang maju untuk
                 satu persoalan yang kini dihadapi   akan melanjutkan permasalahan banjir   mengikuti perkembangan zamannya
                 KIM terkait masalah banjir yang kerap                           dan fasilitasnya juga sesuai dan sama
                 terjadi dalam area kawasan industri.                            seperti dengan kawasan kawasan
                   “Kalau kita lihat KIM ini adalah                              industri yang baru,” imbuhnya.
                 termasuk kawasan industri awal milik                              Dony berharap ada pemanfaatan
                 BUMN, dan sudah termanfaatkan                                   yang lebih maksimal dari sisi bisnis
                 kurang lebih sekitar 80 persen. Hanya    SAYA BERHARAP          di KIM. “Kali ini Perusahaan Gas
                 memang yang harus kita dukung   ADA INDUSTRI-                   Negara juga sudah masuk, namun
                 adalah pengembangan-pengembangan   INDUSTRI BARU,               memang masih ada beberapa tuntutan
                 selanjutnya,” kata Dony usai memimpin   DAN PERUSAHAAN-         yakni terkait masalah harga gas dan
                 Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi   PERUSAHAAN                industrinya bisa masuk di dalam tujuh
                 VII DPR RI meninjau KIM di Medan,   BESAR YANG ADA DI           kategori yang boleh menerima harga
                 Sumatera Utara, Sabtu (5/2).                                    gas 6 dollar AS. Mereka harus cepat
                   Politisi PDI-Perjuangan itu   SITU BISA MENJADI               bergabung dengan Kementerian
                 mengatakan, kawasan-kawasan industri   BAPAK ASUH UNTUK         Perindustrian untuk mengusuikan agar
                 swasta sudah mulai dengan konsep 4.0   INDUSTRI KECIL YANG      mereka mendapatkan harga gas yang
                 oleh karenanya kawasan industri milik   AKAN BERKEMBANG         sesuai dengan Perpres,” kata Dony.
                                                                                   Selain itu ia berharap Industri besar
                                                                                 bisa ikut mendukung dan membina
                                                                                 industri-industri kecil agar dapat
                                                                                 berkembang menjadi industri yang
                                                                                 besar nantinya. “Saya berharap ada
                                                                                 industri-industri baru, dan perusahaan-
                                                                                 perusahaan besar yang ada di situ
                                                                                 bisa menjadi bapak asuh untuk industri
                                                                                 kecil yang akan berkembang. Jadi
                                                                                 mereka membina industri kecil dan
                                                                                 kebutuhan yang menunjang industri
                                                                                 mereka supaya mereka juga menjadi
                                                                                 besar. Jangan dikuasai  oleh industri
                                                                                 besar itu sendiri maka tidak akan
                                                                                 berkembang. Saya harap usaha lokal
                                                                                 ataupun usaha industri kecil bisa
                                                                                 masuk kesitu dengan bapak asuh yang
                                                                                 dilakukan oleh industri-industri yang
                                                                                 besar,” pungkas legislator dapil Jawa
                 Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau
                 Kawasan Industri Medan (KIM). Foto: Dep/nvl                     Barat XI itu.   dep/sf

                                                                                 Nomor 1184/IV/I/2022  •  Januari 2022  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22