Page 22 - BULETIN 1184

BULETIN Parlementaria

Tindaklanjuti Keputusan MK,

BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UU P3 Mendesak Diubah

Foto bersama Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul beserta jajaran dengan sivitas akademika di Sulsel. Foto: Hira/nvl

epala Badan Keahlian DPR RI saat ini sedang berjuang untuk revisi (UU P3) kali ini,” harap Sensi.
(BK) Sekretariat Jenderal mempertegas perannya untuk menjadi Senada, Tenaga Ahli Badan
DPR RI Inosentius Samsul di ranah legislatif. Legislasi (Baleg) DPR RI RI Widodo
K menilai perubahan terhadap Menurut Sensi, meski berbeda mengungkapkan, melalui konsultasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun dunia, namun dunia akademik dan publik ini menjadi kegiatan yang luar
2011 tentang Pembentukan Peraturan dunia politik dapat dikolaborasikan. biasa karena dapat memberikannya
Perundang-Undang (UU P3) merupakan “Berbincang bincang publik yang baik berbagai macam inspirasi dan
suatu kebutuhan yang harus segera itu akan berkualitas apabila dirunut masukan, di antaranya seperti
dilakukan sebagai tindak lanjut dari dengan data dan pemikiran pemikiran pelaksanaan. “Jadi banyak perspektif
Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, akademik yg kuat. Oleh karena itu, dan banyak kajian pendapat yang
BK Setjen DPR RI menggelar Konsultasi kami menganggap penting adanya akhirnya menyadarkan kita (seperti)
Publik Penyusunan Naskah Akademik kerja sama dan keterlibatan dari para ‘Oh iya, berarti banyak hal kalau di
dan Rancangan Undang-Undang akademisi yang bisa melakukan kajian kalangan para akademis saja sudah
Perubahan Kedua atas UU Nomor yang sangat mendalam,” lanjut Sensi bisa menyimpulkan berbagai macam
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan sembari membeberkan dalam masukan persepsi maka tentu apalagi di
Peraturan Perundang-Undang, di yang disampaikan oleh MK, ada dua masyarakat umum’,” terang Widodo.
beberapa kota/daerah di Indonesia poin utama yang perlu disoroti. Dirinya pun menilai, banyaknya
dengan mengundang para pakar dan Pertama, pengadopsian metode saran dan masukan tersebut
sivitas akademika. dalam pembentukan peraturan membantu BK Setjen DPR RI dalam
“Dukungan keahlian ini penting perundang undangan, dan yang kedua menyempurnakan proses-proses
sekali, karena kami yakin bahwa menyangkut partisipasi. “Karena itu naskah akademik dan juga rancangan
kebutuhan untuk dukungan akademik pasti kita menemukan banyak hal undang-undang. “Termasuk konsistensi
dalam penyusunan naskah dan kekurangan dalam undang-undang ini. kita dalam menyusun argumentasi
kebijakan itu sangat penting,” papar Namun karena keterbatasan dalam arti secara akademik dari NA (naskah
Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, memenuhi urgensi kita pada saat ini, akademik), kemudahan dari RUU,
saat dalam memberikan sambutan mudah-mudahan ada masukan baru supaya linear, dan juga supaya bisa
secara daring dalam Roadshow yang apabila tidak menimbulkan tarik- mengalir secara jelas sehingga bisa
Konsultasi Publik di Makassar, Sulawesi menarik, itu memungkinkaan untuk dipertanggungjawabkan,” pungkas
Selatan, Jumat (4/2). Ia menjelaskan, BK dapat diadopsi dan dimasukkan dalam Widodo. hal/sf

22 Nomor 1184/IV/I/2022 • Januari 2022