Page 21 - BULETIN 1184

Kemudian pungutan liar dalam
BAKN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BAKN DPR Pantau proses sertifikasi tanah, khususnya
program Pendaftaran Tanah Sertifikat
Tindak Lanjut Hasil
Lengkap (PTSL) ATR/BPN; tata
kelola perizinan usaha perkebunan
belum sesuai dengan ketentuan;
Pemeriksaan BPK di
dan rendahnya produktivitas hasil
perkebunan. “Untuk itu perlu kami
dalami, terkait apa saja kendala-
Kanwil BPN Kaltim
kendala yang menyebabkan
masih adanya permasalahan yang

politisi Partai Demokrat itu, seraya

etua Badan Akuntabilitas kegiatan Redistribusi tidak bisa ditindaklanjuti,” kata
Keuangan Negara (BAKN) Tanah Objek Landreform
DPR RI Wahyu Sanjaya (TOL) tahun 2015 pada
K berharap, Kementerian semester I tahun 2016 juga
Agraria dan Tata Ruang/Badan mengungkapkan beberapa
Pertanahan Nasional (ATR/BPN), permasalahan. Misalnya,
termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN peraturan-peraturan terkait
Provinsi Kalimantan Timur segera Redistribusi TOL ada yang
menindaklanjuti hasil pemeriksaan tidak relevan dan tidak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diimplementasikan.
terhadap Kementerian pada Tahun “Pelaksanaan kegiatan
Anggaran (TA) 2017-2019. Redistribusi TOL hanya
Walaupun BPK telah menetapkan merupakan kegiatan
opini Wajar Tanpa Pengecualian legalisasi aset, dan belum
(WTP), namun hasil pemeriksaan meningkatkan kesejahteraan
BPK RI masih menemukan sejumlah petani; dan kenaikan
permasalahan. Misalnya pada hasil pendapatan per personal
pemeriksaan atas Laporan Keuangan income masyarakat subjek
Kementerian ATR/BPN TA 2019, BPK reforma agraria sebagai
mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 Indikator Kinerja Utama
permasalahan, dan 20 rekomendasi. sasaran program pada Ditjen Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Ria/nvl
Dari 13 permasalahan tersebut, ada 1 Penataan Agraria tidak tepat,” jelasnya.
permasalahan yang mengakibatkan Selain itu, lanjut Wahyu dalam mengatakan setelah mengumpulkan
kerugian negara sebesar Rp218,53 juta. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berbagai informasi BAKN akan
“Kita melihat ada beberapa masalah yang telah dilakukan BAKN DPR RI membuat rekomendasi terkait
yang siginifikan dan perlu diperbaiki dengan pakar agraria/pertanahan dan permsalahan pertanahan yang terus
seperti permohonan atas pelayanan tata ruang mengungkap beberapa berulang.
survei, pengukuran dan pemetaan permasalahan agraria dan pertanahan Namun Wahyu juga mengapresiasi,
tidak sesuai dengan luas bidang lain seperti; adanya potensi kerugian hasil-hasil temuan BPK ini sudah
tanah yang sesungguhnya; dan tarif negara dari jutaan tanah terlantar berjalan untuk diselesaikan Kanwil
biaya transportasi, akomodasi dan dari kemacetan penuntasan konflik BPN Kaltim. “Kami berharap temuan-
konsumsi atas pelayanan pengukuran agraria sehingga menurunkan nilai temuan itu bisa seesai dan tidak
dan pemetaan batas belum diatur pembelian dan pajak negara; konflik terjadi lagi,” imbuh Wahyu. Turut hadir
dalam peraturan,” ungkap Wahyu usai agraria yang terjadi di banyak daerah dalam kunjungan ini Wakil Ketua
memimpin pertemuan dengan BPK sebagai akibat dari proses pemberian BAKN DPR Anis Byarwati (F-PKS),
serta Kanwil BPN Kaltim, di Balikpapan, izin, pendaftaran, penerbitan, sampai Subarna (F-Gerindra), Bachrudin
Kalimantan Timur, Rabu (2/2). pengawasan setelah penerbitan yang Nasori (F-PKB), Achmad Hatari
Selain itu, Wahyu mengatakan, tidak sesuai dengan peraturan yang (F-NasDem), serta Amir Uskara
hasil Pemeriksaan Kinerja atas berlaku. (F-PPP). rnm/sf

Nomor 1184/IV/I/2022 • Januari 2022 21