Page 14 - BULETIN 1180
P. 14

BULETIN            Parlementaria


            Komisi IX Tegaskan                                              perubahan data kepesertaan,” tegas
                                                                            Meli, sapaan akrabnya, usai menghadiri
      OMISI IX - DPR RI  pada Pemda                                         A. Rachim beserta jajarannya, serta
                                                                            pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR
            Pentingnya UHC
                                                                            RI dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie
                                                                            perwakilan Kementerian Kesehatan,
                                                                            BKKBN RI, dan BPJS Kesehatan
                                                                            dalam rangka pelaksanaan program
                                                                            percepatan penanganan stunting di

                                                                               Legislator dapil Sumatera
                                                                            Selatan II ini mengatakan bila
      K                                                                     Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11). 
                                                                            suatu daerah sudah termasuk UHC
                                                                            maka, warganya cukup membawa
                                                                            kartu identitas, seperti KTP, untuk
                                                                            mendaftar pelayanan kesehatan.
                                                                            Namun, untuk mencapai UHC, Meli
                                                                            menjelaskan pemerintah daerah harus
                                                                            mendaftarkan 95 persen penduduknya
                                                                            di BPJS Kesehatan. Pihaknya pun
                                                                            meminta agar pemda berperan aktif
                                                                            mendata dan melaporkannya, sebab
                                                                            Kementerian Sosial hanya menetapkan
                                                                            data penerima bantuan iuran (PBI) yang
                                                                            dilaporkan oleh pemda. 
            Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana. Foto: Tasya/nvl
                                                                               “Penduduknya cukup membawa
                                                                            KTP saja untuk mendapatkan
                      nggota Komisi IX DPR Sri   atau bermasalah, menurutnya,   pelayanan kesehatan tidak akan
                      Meliyana menegaskan   kehadiran UHC memberikan jaminan   ditanya mana bpjsnya? Mana ininya
                      bahwa universal health   bagi masyarakat agar mendapatkan   mana itunya. Mau data begini mau
            A coverage (UHC) sangat         pelayanan kesehatan secara cepat dan   data begitu, ketika kepesertaan sudah
            penting untuk dicapai oleh pemerintah   berkualitas.            mencapai 95 persen, mereka bebas
            daerah. Sebab, di tengah kondisi data   “Jadi ini urgent kalau menurut saya   menggunakan KTP untuk berobat,” ujar
            kepesertaan yang kerap berubah   supaya kita tidak mengalami gejolak   Anggota F-Gerindra DPR RI ini.   nap/sf

              Nurhayati Apresiasi Program                                   Tangerang pada tahun 2020,

              Pendampingan Calon                                            angka stunting pada balita di Kota
                                                                            Tangerang, tercatat di angka 9,65
                                                                            persen. 
              Pasutri di Kota Tangerang                                     ambang batas untuk stunting versi
                                                                               Angka tersebut berada di bawah

              untuk Atasi Stunting                                          World Health Organization (WHO)
                                                                            sebesar 20 persen. “Pasutri yang
                                                                            yang akan menikah diberikan
                                                                            pelatihan atau pengetahuan
                                                                            mengenai gizi, mengenai
                       nggota Komisi IX     Tangerang. Menurutnya, itu adalah   mengandung, melahirkan itu saya
                       DPR RI Nurhayati     langkah preventif yang berpeluang   apresiasi,” terang Nurhayati di sela-
                       mengapresiasi program   berhasil dalam mengatasi stunting   sela mengikuti Kunjungan Kerja
             A pendampingan calon           di Kota Tangerang. Berdasarkan   Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota
             pasangan suami istri (pasutri)   data elektronik pencatatan laporan   Tangerang, Banten, Selasa (30/11).
             yang dilakukan Pemerintah Kota   gizi berbasis masyarakat di Kota   Dalam kesempatan yang



            14   Nomor 1180/II/XII/2021  •  Desember 2021
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19