Page 18 - BULETIN 1178

BULETIN Parlementaria

RUU HKPD Diharapkan RI memandang perlu melakukan
Dito menyatakan, Komisi XI DPR
OMISI XI - DPR RI Kemandirian Daerah dari pemerintah daerah dan akademisi
penjaringan masukan dari seluruh
Mampu Tingkatkan
pemangku kepentingan khususnya
untuk lebih menyempurnakan
pengaturan dalam RUU HKPD.
“Kita sudah melakukan sosialisasi
dan pembahasan RUU HKPD

akan berkoordinasi lagi untuk
menyelesaikan semua aspirasi dan
K ini dibeberapa daerah. Dan kita
masukan-masukan daerah terkait
dengan Undang-Undang HKPD,” ujar
politisi Partai Golkar tersebut.
Dikatakannya, kebijakan
desentralisasi fiskal menjadi alat
pendanaan dalam penyelenggaraan
fungsi dan kewenangan yang sudah
diserahkan kepada pemerintah
daerah, dengan tetap menjaga
keselarasan dan kesinambungan
fiskal nasional melalui implementasi
UU 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Foto bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali. Foto: Devi/nvl
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, dan UU 28 tahun 2009
etua Komisi XI DPR RI Dito Komisi XI DPR RI ke Kabupaten tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Ganinduto mengatakan, Badung, Provinsi Bali, Kamis (18/11). Daerah. dep/es
Rancangan Undang-
K Undang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Komisi XI Serap
dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD)
mengatur secara komprehensif Aspirasi RUU
mengenai beberapa hal, antara lain
peningkatan local taxing power, HKPD di Bali
penyesuaian objek pajak daerah,
pemberian opsi retribusi tambahan,
pemberian insentif bagi pelaku usaha
ultra mikro, reformulasi transfer akil Ketua Komisi
ke daerah yang lebih berkeadilan, XI DPR RI Achmad
sekaligus akan memuat pengaturan Hatari menuturkan,
yang menjembatani sinergi kebijakan W salah satu pilar dalam
fiskal pusat dengan fiskal daerah. kebijakan Rancangan Undang-
RUU HKPD ini diharapkan dapat Undang tentang Hubungan
semakin mengurangi ketimpangan Keuangan Antara Pemerintah
baik secara vertikal maupun Pusat dan Pemerintah Daerah
horizontal, mampu meningkatkan (RUU HKPD) ialah harmonisasi
kemandirian daerah, serta yang utama belanja antara pemerintah
adalah dapat memberikan perbaikan pusat dan pemerintah daerah.
yang signifikan terhadap pemerataan Hatari mengungkapkan hal
pelayanan publik yang memadai dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: tersebut saat memimpin Komisi
Novel/nvl
kesejahteraan masyarakat,” ucap XI DPR RI menyerap aspirasi maupun
Dito dalam kunjungan kerja spesifik

18 Nomor 1178/V/XI/2021 • November 2021