Page 19 - BULETIN 1178

RUU HKPD Didesain untuk Hilangkan

Disparitas Daerah Kaya dan Miskin

daerah yang pertumbuhan ekonominya
bagus bisa berbagi ke daerah yang
pertumbuhannya masih minim.
“Oleh karena itu, komposisi saling
membantu mulai dari pemerintah pusat,
antar provinsi dan kabupaten/kota
akan kita rumuskan dalam tim khusus
dan panja Komisi XI DPR RI. Kondisi
saat ini, misalnya daerah Provinsi
Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara
itu pertumbuhan ekonominya kan
besar, tapi kalau kita lihat Provinsi
NTT dan Kabupaten Maumere itu
pertumbuhan ekonominya rendah,
RUU HKPD memang diformulasikan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI ke Bali. Foto: Jaka/nvl
untuk mengatasi masalah itu” ujar
akil Ketua Komisi dan Daerah (HKPD) adalah untuk Fathan saat memimpin pertemuan Tim
XI DPR RI Fathan menghilangkan disparitas antara Kunspek Komisi XI DPR RI dengan
mengatakan, desain daerah yang kaya dan miskin. mitra kerja terkait di Bali, Kamis (18/11).
W besar Rancangan Pasalnya, Negara Kesatuan Republik Pertemuan tersebut dihadiri Dirjen
Undang-undang (RUU) Hubungan Indonesia ini dibangun atas dasar Anggaran Kementerian Keuangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat keadilan dan kesamaan, sehingga Republik Indonesia, Wakil Wali
Kota Denpasar, Bupati Kabupaten
Klungkung, Bupati Kabupaten Tabanan,
masukan terkait RUU HKPD dengan akuntabel dan berkeadilan, dan DPRD Kota Denpasar, Kabupaten
perwakilan Kementerian Keuangan, guna mewujudkan pemerataan Klungkung dan Tabanan.
Kepala Daerah dan Ketua DPRD se- kesejahteraan masyarakat di seluruh Legislator dapil Jawa Tengah II ini
Bali, serta Kepala Daerah dan Ketua pelosok Indonesia. mencontohkan, Bali sangat bergantung
DPRD se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Politisi Partai NasDem ini juga dari pariwisata, secara otomatis akan
Gianyar, Bali, Kamis (18/11). menanggapi aspirasi dari Wakil sangat terdampak pandemi. Untuk itu,
“Bahwa konseptual rancangan Gubernur Flores Timur yang Pemda Bali meminta ada kebijakan
undang-undang ini adalah harmonisasi meminta agar formula Dana Alokasi pajak secara bijaksana untuk tempat
belanja daerah antara pemerintah pusat Umum (DAU) mempertimbangkan wisata, penginapan dan sebagainya.
dan daerah. Jadi harus dirumuskan luas laut dalam variabel luas wilayah “Tentu kalau kita tidak hati-hati,
bahasa undang-undang yang fleksibel di daerah NTT sebagai komponen akan menimbulkan efek yang tidak
dan terutama harapannya pemerataan kebutuhan fiskal daerah. baik bagi pertumbuhan ekonomi di
(kesejahteraan di daerah), (dan) “Memang ketimpangan antar Bali. Jadi teman-teman DPRD Bali
kesenjangan (antar daerah) jangan daerah masih terjadi, daerah juga meminta formula perhitungan
terlalu mencolok, tentu itu berdasarkan (Indonesia) timur karena jumlah yang pas untuk itu. Pasti kita akan
data dari masing-masing daerah,” kata penduduk tidak sebanyak penduduk rumuskan bersama untuk daerah yang
Hatari dalam sambutannya. di Jawa yang potensi ekonominya bergantung pada pariwisata dan juga
Perlu diketahui, RUU HKPD didesain juga besar, jadi yang wilayah kondisi daerah lain. Kita harapkan
untuk mendorong upaya pengalokasian timur jangan cemburu. Pemerintah RUU HKPD ini bisa memberikan suatu
sumber daya nasional yang efektif dan pusat dengan segala kearifan landasan bagus bagi daerah untuk
efisien melalui hubungan keuangan (kebijaksanaan) akan memperbaiki tumbuh dan berkmebang dengan
pusat dan daerah yang transparan, itu,” tutup Hatari. nvl/sf APBD mereka masing-masing,” harap
Fathan. jk/es

Nomor 1178/V/XI/2021 • November 2021 19