Page 3 - BULETIN 1248
P. 3
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Diminta Bule tin
Segera Terbitkan
Aturan Pelaksana UU
Tindak Pidana di Lokasi WTindak Pidana di Lokasi Wisataisata
KETUA TPKS Perkuat Pengamanan dan BerantasPerkuat Pengamanan dan Berantas
Nomor 1248/V/V/2023 Mei 2023 3 Pemerintah 21 Revisi UU
Diminta Segera Ombudsman RI
Terbitkan Aturan Untuk Perkuat
Pelaksana UU Tupoksi Lembaga
TPKS
PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)
REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen
FOTO: ENO/PDT Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah
SEKRETARIS REDAKSI
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds
ANGGOTA REDAKSI
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus. Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh
Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom,
Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske
Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Terdapat 2.228 kasus yang memuat Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum
Maharani mendorong kekerasan seksual atau 65 persen Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju
Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien
FOTOGRAFER
pemerintah segera dari total 3.422 kasus kekerasan Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
menerbitkan aturan berbasis gender. Terbaru, ditemukan R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen
K pelaksana sebagai kasus kekerasan seksual terhadap Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
ANALIS MEDIA
implementasi atas Undang-Undang 41 santri di pondok pesantren di Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita,
No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani
INFOGRAFIS
Pidana Kekerasan Seksual (UU Tenggara Barat (NTB). Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
TPKS). Sejak disahkan setahun lalu, “Kasus kekerasan seksual di Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri
ADMINISTRASI
penerapan hukuman terhadap pelaku Indonesia sudah menjadi fenomena Suhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto
serta perlindungan bagi korban gunung es. Jangan sampai PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
kekerasan seksual masih terhambat perjuangan kami di DPR, perjuangan Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)
karena belum ada aturan teknisnya. para aktivis dan seluruh elemen PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
“Pemerintah harus memberi bangsa lainnya sampai akhirnya UU Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom
DESAIN GRAFIS
dukungan untuk memastikan TPKS terealisasi menjadi sia-sia,” ujar IT MEDIA DIGITAL
penghapusan kekerasan seksual, Puan. Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
yang sebagian besar korbannya DPR pun menyoroti perlunya Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
adalah perempuan dan anak. Aturan aturan pendukung untuk Ria Damayanti
pelaksana sebagai implementasi atas penanganan korban kekerasan ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
penerapan UU TPKS harus segera dari sisi psikologis yang dapat Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Scan QR diterbitkan,” kata Puan, Rabu (24/5). diberikan Pemerintah. Puan meminta Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id
untuk berita
selengkapnya Komisi Nasional (Komnas) komitmen Pemerintah dalam
ISI BERITA DAN MATERI FOTO
Perempuan mencatat, kasus mempercepat penerbitan aturan DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
kekerasan seksual menjadi yang teknis demi efektivitas UU TPKS. HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
terbanyak dilaporkan pada tahun 2022. aha CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)
Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023 3
