Page 4 - BULETIN 1248

BULETIN Parlementaria

Gus Imin Dukung Evaluasi
KORKESRA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Program Pengentasan Kemiskinan

Ekstrem

akil Ketua
DPR RI bidang
Koordinator
Kesejahteraan
W rakyat (Korkesra)
Abdul Muhaimin Iskandar mendukung
pemerintah melakukan evaluasi secara
menyeluruh terhadap alokasi dan
penyaluran anggaran pengentasan
Kemiskinan Ekstrem 2022-2023. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui efektivitas
anggaran dalam menurunkan angka
kemiskinan ekstrem.
Pria yang akrab disapa Gus Imin ini
secara khusus menyoroti koordinasi
antarlembaga negara yang masih
tumpang tindih dan cenderung
berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, FOTO: IST/PDT
hal ini berpotensi membuat program
pengentasan kemiskinan tidak berjalan
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.
optimal, terutama kemiskinan ekstrem.
"Saya kira sudah waktunya
diubah, dievaluasi pola dan sistem
pengentasan kemiskinan yang Di sisi lain Politisi Partai "Evaluasi alokasi berbagai subsidi
ditetapkan selama ini, terutama Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dan bantuan yang dikeluarkan ini
kemiskinan ekstrem yang nyatanya mendorong Kementerian Sosial juga penting dilakukan. Jangan
masih ada di negara ini. Satu langkah (Kemensos) bersama Dinas Sosial, karena bantuan sudah disalurkan ke
konkret yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda), dan penerima terus pemerintah diam saja,
adalah harmonisasi koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial cek lagi dan kalau terindikasi salah
antarlembaga negara, jangan jalan (BPJS) mendata masyarakat miskin sasaran ya ambil lagi bantuannya,
sendiri-sendiri mengatasi masalah yang belum menjadi peserta BPJS dan serahkan kepada yang berhak," tegas
besar ini," tutur Gus Imin dalam menyalurkan bantuan iuran BPJS bagi Cak Imin.
keterangan tertulis yang diterima yang berhak. Sebelumnya Wapres Ma'ruf
Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/5) Ia pun menegaskan agar Amin menggelar rapat pleno
Gus Imin setuju dengan pendapat pemerintah kembali melakukan tentang Percepatan Penghapusan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang pengecekan pasca pemberian Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di
juga menginginkan adanya evaluasi bantuan. Disampaikannya, pemerintah Istana Wapres, Jakarta Pusat pada
terhadap program tersebut. Ia menilai harus melakukan pengecekan ulang Rabu (25/5). Dalam kesempatan itu,
penyempurnaan data kantong- dan memastikan penerima memang Wapres menyinggung perbedaan Scan QR
untuk berita
kantong kemiskinan serta data layak dibantu. Bahkan secara data kemiskinan antara Bank Dunia selengkapnya
Pensasaran Percepatan Penghapusan gamblang ia mengusulkan untuk dan Survei Sosial Ekonomi Nasional
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memang dilakukan penarikan bantuan apabila (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
harus terus disempurnakan. terbukti tidak tepat sasaran. uc/rdn

4 Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023