Page 7 - BULETIN 1248

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Teddy Setiadi Terima Curhat

Uang Purnabakti KPU Periode

2012-2017 Belum Dibayar

im Kunjungan Kerja juga. Padahal, pembayaran ini
Komisi II DPR menerima sudah masuk ke dalam aturan
curhat dari jajaran perundang-undangan. Jadi ini sudah MENURUT SAYA
KPU Kota Sukabumi, menjadi kewajiban dari pemerintah.
T perihal belum juga Apalagi ketua KPU Kota Sukabumi TIDAK ADA ALASAN
dibayarkannya uang purnabakti sebelumnya sudah meninggal tapi LOGIS APAPUN DARI
penghargaan untuk Ketua dan pemerintah belum juga bayar," ujar PEMERINTAH JIKA TIDAK
Anggota KPU Periode 2012-2017. Anggota Komisi II DPR RI Teddy ADA ANGGARANNYA
Bahkan, sampai-sampai Ketua KPU Setiadi saat mengikuti Tim Kunker UNTUK MEMBAYAR
pada periode yang sebelumnya itu Komisi II DPR mengunjungi Kantor UANG PURNABAKTI
sudah meninggal, tapi belum juga Wali Kota Sukabumi terkait persiapan
dibayar negara. pemilu di Kota Sukabumi, Rabu KETUA DAN ANGGOTA
"Menurut saya pemerintah telah (24/5). KPU RI, KPU PROVINSI
zalim, karena uang purnabakti Politisi F-PKS ini lalu DAN KABUPATEN/KOTA
itu sampai saat ini belum dibayar menambahkan, untuk PERIODE 2012-2017.
penyelenggaraan pemilu yang
anggarannya sampai triliunan bisa ada, tapi good will atau niat baik
dianggarkan. Selain itu juga untuk keberpihakan pemerintah buat
menutupi kasus jiwasraya, kereta membayar yang belum ada," ucap
cepat dan pembangunan lain Legislator Dapil Jabar I ini.
uangnya ada. Dalam kesempatan yang sama,
"Menurut saya tidak ada alasan Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami
logis apapun dari pemerintah jika mengatakan, pihaknya minta tolong
tidak ada anggarannya untuk diperjuangkan kepada Komisi
membayar uang II DPR, agar uang kehormatan
purnabakti purnabakti Ketua dan Anggota
KPU Kota Sukabumi periode
FOTO: JKA/PDT oleh pemerintah.
sebelumnya bisa segera dibagikan
"Saya selaku ketua KPU Kota
Sukabumi periode yang baru ini
suka ditanyakan oleh ahli waris
Ketua KPU yang lama, kapan
Ketua dan dana kehormatan purnabakti bisa
Anggota KPU RI, KPU dibayarkan oleh pemerintah. Untuk
provinsi dan kabupaten/ itu, saya sedikit curhat kepada Tim
kota periode 2012- Kunjungan Komisi II DPR, mohon
Scan QR 2017. Jadi ini bukan diperjuangkan untuk pencairan
untuk berita
selengkapnya
persoalan uangnya tidak dana ini, karena ini sudah menjadi
kewajiban dari pemerintah dan
secara regulasinya sudah diatur
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti Kunker Komisi II DPR mengunjungi Kantor Walikota Suka-
bumi, Rabu (24/5/2023). dalam UU," harap Sri. jk/aha

Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023 7