Page 13 - BULETIN 1153
P. 13

Komisi IX Pantau Kepatuhan


                      Regulasi TKA di Morowali








                       omisi IX DPR RI         yang sudah kita perjuangkan ini dapat
                       menindaklanjuti aduan   diartikan dengan sebaik-baiknya bagi
                       masyarakat terkait kehadiran   masyarakat banyak, sehingga kualifikasi
              K Tenaga Kerja Asing (TKA) di    (untuk TKA) ini bagus sekali untuk kita   KEHADIRAN TKA
               Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi   bisa cari solusi bersama, serta bisa kita   MEMANG DIPERLUKAN
               Tengah. Wakil Ketua Komisi IX DPR   tarik keputusan bersama,” pungkas   BEBERAPA KUALIFIKASI
               RI Emanuel Melkiades Laka Lena   Melki saat memimpin pertemuan Tim   YANG KUAT, SUPAYA
               mengatakan, dengan hadir langsung ke   Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR
               Morowali, ia berharap bisa memecahkan   RI dengan Bupati Morowali, di Morowali,   BISA BEKERJA SECARA
               solusi terbaik terkait TKA antara legislatif   Sulawesi Tengah, Jumat (28/5).   LEGAL DI INDONESIA.
               dan eksekutif. Melki memastikan Komisi   Melki menyampaikan, diperlukan   SELAIN ITU, PEMERINTAH
               IX DPR RI  akan menindaklanjuti kasus   kualifikasi yang ketat oleh pemerintah   JUGA PERLU BERIKAN
               TKA di Morowali ini.                                            SOSIALIASI KEPADA
                 “Dalam rapat dengar pendapat                                  MASYARAKAT
               kita kali ini, kita juga mengkritisi agar



                                                                               saat mendatangkan TKA ke Indonesia.
                  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI                                 Kehadiran TKA memberikan tekanan
                  Emanuel Melkiades Laka Lena.
                  Foto: Dipa/nvl                                               yang kuat bagi masyarakat lokal. Oleh
                                                                               karena itu, Melki menekankan agar
                                                                               masyarakat juga diberikan sosialisasi
                                                                               terkait bentuk kualifikasi dan ketentuan
                                                                               TKA yang masuk ke Indonesia. 
                                                                                 “Kehadiran TKA memang diperlukan
                                                                               beberapa kualifikasi yang kuat, supaya
                                                                               bisa bekerja secara legal di Indonesia.
                                                                               Selain itu, pemerintah juga perlu berikan
                                                                               sosialiasi kepada masyarakat, memang
                                                                               prioritas tetap tenaga kerja lokal, namun
                                                                               hal ini baik dilakukan, sehingga tidak
                                                                               terjadi salah persepsi saat proses
                                                                               kualifikasi tenaga kerja dilakukan,” tegas
                                                                               politisi Fraksi Partai Golkar ini.  
                                                                                 Melki berharap agar penanganan
                                                                               TKA di Indonesia, harus diperketat
                                                                               dengan regulasi yang tepat. “Kita terus
                                                                               mengungkapkan agar penanganan
                                                                               ketenagakerjaan di tanah air, khususnya
                                                                               isu TKA ini, terus mengikuti regulasi
                                                                               dan semakin sempurna pola yang
                                                                               diberlakukan, sehingga kita berharap
                                                                               cara ini bisa menciptakan kesejahteraan
                                                                               yang menyeluruh dan tercipta lapangan
                                                                               kerja yang baik,” tutup Melki.    dip/sf


                                                                                  Nomor 1153/I/VI/2021  •  Juni 2021  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18