Page 8 - BULETIN 1153

Parlementaria
BULETIN
BULETIN Komisi V Perjuangkan

KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kementerian PUPR Tahun 2022
Kenaikan Anggaran

omisi V DPR RI menegaskan
akan memperjuangkan perjuangan kenaikan anggaran di lahan bekas transmigrasi namun
ini adalah untuk peningkatan
belum memiliki status, terutama di
kenaikan anggaran infrastruktur, sehingga berdampak Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya,
K Kementerian PUPR di tahun pada kesejahteraan masyarakat. pemerintah baik pusat maupun
2022 untuk membiayai program- “Contohnya (pembangunan, red) daerah tidak dapat mengurusnya
program prioritas nasional dan jalan. Jalan yang eksisting saja butuh karena ketiadaan status hukum
program berbasis masyarakat, sesuai dana, yang sudah rusak dibetulkan, tersebut. “Jadi, mohon nanti di UU
mekanisme pembahasan RUU tentang apalagi banyak pembangunan yang Jalan yang akan kita bahas, ini menjadi
APBN di DPR RI. Hal itu disampaikan baru lagi. Jadi sangat sepakat Komisi prioritas, yaitu jalan non-status karena
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam V rekomendasikan anggaran ini bisa banyak sekali yang terbengkalai. Itu
membacakan kesimpulan Rapat Kerja dinaikkan,” tegas politisi Fraksi Partai kebayang lagi anggarannya pasti butuh
Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Gerindra tersebut. banyak banget,” ujar Novita. rdn/sf
RI Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR Bahkan, menurutnya, banyak kepala
RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). daerah yang mengadu kepadanya
“Komisi V DPR RI sepakat terkait banyaknya jalan yang dibangun
dengan Kementerian PUPR untuk
menyesuaikan alokasi pagu anggaran
belanja dalam penyusunan program
dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN
tahun 2022 berdasarkan usulan dan
hasil kunjungan kerja Komisi V DPR
RI dalam memperjuangkan program
pembangunan yang berskala nasional,
termasuk program pembangunan yang
merupakan aspirasi daerah pemilihan
sebagaimana yang diatur dalam UU
MD3,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Diketahui, berdasarkan laporan dari
Menteri PUPR, pagu indikatif Tahun
Anggaran (TA) 2022 Kementerian
PUPR berjumlah Rp100,46 triliun. Pagu
anggaran tersebut sesuai dengan
Surat Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
per tanggal 29 April 2021. Meskipun
demikian, pagu anggaran tersebut lebih
kecil dari yang diusulkan sebelumnya,
sebesar Rp176 triliun, sebagai dampak
dari refocusing anggaran karena
pandemi Covid-19.
Anggota Komisi V DPR RI
Novita Wijayanti menambahkan, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Arief/nvl

8 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021