Page 4 - BULETIN 1153
P. 4

BULETIN
            BULETIN            Parlementaria

                               Berikan                                      PMI harus diantisipasi dengan baik.
                                                                               “Saya kira rencana kepulangan 7.300
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Optimal pada PMI            bagi mereka yang sakit, harus
                                                                            Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan
                      Perlindungan
                                                                            APD terkait prokes, pembiayaan
                                                                            dikonsolidasikan dan dikordinasikan
                                                                            antar seluruh stakeholder,” imbuh politisi
                                                                            Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
                                                                               Lebih lanjut Gus Ami menekankan,
                                                                            yang terpenting dalam menghadapi

                                                                            adalah melakukan koordinasi dengan
                                                                            otoritas Malaysia untuk memperoleh
                     alam dua bulan ini, Juni-Juli,   perlindungan secara optimal.  rencana kepulangan PMI tersebut
                     sebanyak 7.300 Pekerja    Hal tersebut disampaikan Wakil   data lengkap PMI, kemudian yang tak
                     Migran Indonesia (PMI)   Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam   kalah pentingnya berkoordinasi dengan
            D direncanakan akan pulang      keterangan tertulisnya, yang di terima   pemerintah daerah asal PMI. 
            ke Tanah Air. Mereka rata-rata adalah   Parlementaria, Rabu, (2/6). Menurutnya,   Ia pun menegaskan, langkah-
            PMI yang masa habis kontraknya. Terkait   pemerintah perlu melakukan koordinasi   langkah kerja konkret dalam
            hal itu, pemerintah perlu melakukan   yang matang terhadap rencana   memberikan perlindungan optimal
            langkah-langkah antisipatif agar para   kepulangan PMI tersebut.   terhadap PMI harus dilakukan, mulai
            pekerja migran tersebut mendapat   “7.300 itu jumlah yang sangat   dari soal protokol kesehatan yang
                                            banyak. Apapun kondisi mereka,   harus ketat, pendampingan terhadap
                                            mereka adalah pahlawan-pahlawan   PMI, menyelesaikan pengaduan yang
                                            devisa. Berikan perlindungan optimal   mereka sampaikan, serta pada ujungnya
                                             kepada para PMI,” tegas Gus Ami,   pemberdayaan pasca mereka sampai
                                               sapaan akrab Muhaimin Iskandar.   daerah tujuan. 
                                               Baginya, kolaborasi seluruh stake   “Prinsipnya, semua langkah taktis
                                                holder mutlak diperlukan agar   dan strategis harus dilakukan untuk
                                                penanganan PMI bisa optimal,   memberikan pelayanan optimal.
                                                 terutama bagi kelompok rentan,   Pendataan yang jelas kepada PMI,
                                                  yakni orang tua, perempuan,   harus dikoordinasikan dengan dinas
                                                  anak-anak, termasuk mereka   terkait, lakukan pemberdayaan melalui
                                                   yang sakit.              program Desa Migran Produktif, dan
                                                                            berikan bantuan pemberdayaan melalui
                                                                            program-program inkubasi bisnis," jelas
                                                                            Gus Ami lebih lanjut.
                                                                                Secara teknis, Gus Ami mengimbau
                                                                            guna mengantisipasi hal-hal negatif
                                                     Wakil Ketua DPR RI     yang mungkin timbul, dengan jumlah
                                                     Abdul Muhaimin Iskandar
                                                     Foto: Geraldi/nvl      PMI yang begitu banyak, maka penting
                                                                            untuk memecah titik-titik kepulangan
                                                                            debarkasi. Menurutnya tidak boleh
                                                                            terkonsentrasi di satu titik saja. Selain
                                                                            itu, penyediaan moda transportasi
                                                                            oleh pemerintah harus dilakukan,
                                                                            terutama untuk melakukan penjemputan
                                                                            langsung. 
                                                                               “Selama ini misalnya hanya di
                                                                            Tanjung Pinang. Harus mulai dipecah.
                                                                            buka jalur-jalur kedatangan baru, baik
                                                                            laut maupun udara, untuk mencegah
                                                                            terjadinya penumpukan di jalur-jalur
                                                                            yang selama ini ada,” pungkas legislator
                                                                            dapil Jawa Timur VIII itu.   er/es


            4    Nomor 1153/I/VI/2021  •  Juni 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9