Page 8 - BULETIN 1145

BULETIN
BULETIN Parlementaria

KPU dan Bawaslu
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kalsel Diharap Jaga

Integritas PSU

Pilgub Kalsel

nggota Komisi II DPR RI
Rifqinizami Karsayuda
mengingatkan Komisi
A Pemilihan Umum (KPU)
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Kalimantan Selatan untuk serta merta
menjaga independensi, integritas dan
kredibilitas saat Pemungutan Suara
Ulang (PSU) pemilihan Gubernur pada
Juni 2021 mendatang.
Rifqi, sapaan akrabnya, menekankan
agar hal-hal yang berkaitan dengan
kesalahan administratif, termasuk
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda. Foto: Oji/nvl
pelanggaran-pelanggaran yang menjadi
sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK)
sebelumnya, yang menjadi alasan seluruh tahapan bisa berjalan dengan
dilakukannya PSU, tidak terulang lagi. baik. Khusus di Kalimantan Selatan, kami
“Independensi, integritas, kredibilitas bahagia karena dari sisi pendanaan
dan netralitas penyelenggara adalah 28 miliar yang dibutuhkan, seluruhnya PSU INI MENJADI
kata kunci yang harus kita jaga di-support oleh Pemerintah Provinsi PERTARUHAN
bersama,” ungkap Rifqi usai mengikuti Kalsel,” jelasnya. KREDIBILITAS LEMBAGA
Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Lebih lanjut lagi, legislator dapil
Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kalsel I ini juga menyinggung masalah PENYELENGGARA PEMILU
(Pilkada) serentak tahun 2020 bertemu kajian hukum yang dimiliki BAWASLU BAIK KPU MAUPUN
dengan KPU Kalsel di Banjarmasin, Kalsel, yaitu mengenai bocornya data BAWASLU
Kalsel, Selasa (30/3). internal kepada salah satu pasangan
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan calon, yang kemudian dijadikan bukti
ini menegaskan, Komisi II DPR RI pelaporan di Dewan Kehormatan Menurutnya, hal ini menandakan
berkepentingan untuk memastikan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kajian ada indikasi kuat terkait independensi.
pelaksanaan advis keputusan dari MK hukum tersebut dianggap tidak Sehingga Rifqi meminta agar
di 17 provinsi dan kabupaten/kota se- senapas dengan hasil pleno Bawaslu hal semacam ini terulang lagi. Ia
Indonesia yang akan menyelenggarakan Kalsel. Maka dari itu, rapat pleno juga menambahkan, imparsialitas Bawaslu
PSU terkait sengketa Pilkada 2020 akan dianggap tidak berdasar sehingga dan KPU Kalsel dipertaruhkan dalam
berjalan sesuai rencana. pada akhirnya dilaporkan ke DKPP. masa-masa seperti ini.
“PSU ini menjadi pertaruhan “Saya mempertanyakan kok bisa “Kami di Komisi II DPR RI
kredibilitas lembaga penyelenggara dokumen yang seharusnya beredar berkepentingan menjaga ini semua,
pemilu baik KPU maupun Bawaslu. di internal Bawaslu Kalsel kok bocor dan seluruh mitra kerja bekerja sesuai
Sebagai mitra kerja, kami di Komisi keluar dan dijadikan barang bukti,” dengan koridor hukum dan perundang-
II DPR RI ingin memastikan kesiapan tukas Rifqi sembari menyelidik. undangan,” pungkasnya. oji/er

8 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 9