Page 9 - BULETIN 1145

BULETIN Parlementaria

Ketegasan Gakkumdu Kaltim

Dapat Dijadikan Acuan

nggota Komisi II DPR RI bagi Anwar terkait penegakan hukum
Anwar Hafid mengatakan di Kaltim, yakni perihal pelanggaran-
Tim Sentra Penegakan pelanggaran Pilkadadi daerah ini bisa
A Hukum Terpadu divonis setelah 2-3 tahun. MEMANG DALAM
(Gakkumdu) di Provinsi Kalimantan “Saya kira Gakkumdu di Kaltim KONTESTASI, ORANG
Timur perlu dijadikan acuan untuk bisa menjadi role model di Indonesia,
daerah lain pada Pilkada selanjutnya. dalam rangka upaya untuk kita agar PASTI BERLOMBA
Pasalnya, dengan ketegasan mereka, lebih patuh terhadap seluruh aturan, BAGAIMANA CARANYA
setidaknya ada 11 kasus tindak pidana baik itu kepada penyelenggara BISA MENANG.
Pilkada yang mendapatkan tindak Pilkada, pemilih dan para kontestan,”
lanjut, mulai dari penetapan tersangka kata Anwar saat mengikuti Tim Panja
sampai vonis di pengadilan. Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak mengurangi adanya kasus-kasus yang
Sementara, untuk Gakkumdu Kutai Tahun 2020 mengunjungi KPU Kaltim berkelanjutan sampai di Mahkamah
Timur, disampaikan Anwar telah berhasil di Balikpapan, Kaltim, Selasa (30/3). Konstitusi (MK) kedepannya.
melakukan pengungkapan tindak Politisi F-Demokrat ini menambahkan, “Memang dalam kontestasi, orang
pidana, yakni sebanyak 7 laporan polisi jika semua pihak yang terlibat dalam pasti berlomba bagaimana caranya
dan telah memproses hukum 13 orang Pilkada memiliki kepatuhan yang bisa menang. Bahkan terkadang
tersangka. Satu hal yang cukup menarik sama, maka bisa dipastikan akan ada oknum yang melanggar aturan.
Menurut saya pengawasannya perlu
diperketat. Seperti yang terjadi di
Kaltim pengawasannya sangat bagus.
Eksekusinya real, sehingga membuat
semua yang terlibat dalam Pilkada ke
depan akan berpikir ulang melanggar
aturan,” ujarnya.
Legislator dapil Sulawesi Tengah
ini menyarankan, kedepannya
pengawasan perlu diperkuat terutama
di bagian frontline. Perlu dilakukan
revisi aturan tentang syarat-syarat
menjadi pengawas Ad Hoc, misalnya
ada aturan minimal lulusan SMA
dan berusia minimal 25 tahun.
“Nah, banyak perkara-perkara di
masyarakat terutama di daerah sudah
punya banyak pengalaman sejak Orde
Baru sebagai penyelenggara Pemilu,
tapi bukan tamatan SMA. Sehingga
tidak lolos persyaratan, kemudian ada
yang sudah tamat SMA tapi rata-rata
dari mereka belum berusia 25 tahun.
Jadi ini perlu penegasan untuk syarat
menjadi pengawas Ad Hoc. Bahkan,
kalau perlu di TPS diperbanyak SDM-
Anggota Komisi II DPR RI Anwar. Foto: Jaka/nvl nya,” tutup Anwar. jk/er

8 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 Nomor 1145/II/IV/2021 • April 2021 9