Page 13 - BULETIN 1205

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Transisi Energi
Fosil ke EBT Masih

Butuh Waktu

ransisi energi fosil
yang selama ini masih Anggota Komisi VII DPR RI
Diah Nurwitasari. Foto: Oji/nvl
dikonsumsi ke energi baru
T dan energi terbarukan
(EBET) masih membutuhkan waktu
panjang. Transisi ini kelak harus
dilakukan bertahap, terarah, dan
terukur, sambil menyiapkan sistem
energi listrik nasional. Anggota
Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari
mengatakan, saat ini pihaknya
sedang membahas Rancangan
Undang-Undang Energi Baru dan
Energi Terbarukan (RUU EBET) yang
di dalamnya membicang pula isu
transisi energi fosil ke EBET.
Sebelumnya, RUU ini sudah
disetujui Rapat Paripurna DPR
dan kini sedang diajukan ke
pemerintah untuk selanjutnya
dibahas bersama. Indonesia. Namun, transisi ini tidak EBET melibatkan sistem yang besar
“Banyak sebenarnya yang mudah, mengingat harga EBET masih dengan elemen yang beragam. Sekali
menjadi poin krusial. Intinya adalah relatif mahal dibanding energi fosil. lagi, perlu waktu dan sinergi yang baik
mendorong sektor energi nasional Selain itu, masih ujar Diah, energi untuk melakukan transisi ini.
ke arah pengembangan energi “Kita ingin proporsi EBET menjadi
baru dan energi terbarukan untuk lebih besar. Pembangkit EBET harus
kemandirian energi. Kita ingin adanya mulai masif dibangun. Dalam RUU ini
transisi yang terarah, bertahap, ada pasal 7 yang menyatakan bahwa
terukur, dan rasional, sambil tetap KITA INGIN ADANYA Pemerintah Pusat yang menetapkan
menjaga keseimbangan pasokan TRANSISI YANG peta jalan pengembangan EBET.
dan kebutuhan serta kesiapan TERARAH, BERTAHAP, Target resmi kita yang sekarang
sistem ketenagalistrikan nasional,” adalah bauran energi terbarukan
jelas Diah secara eksklusif kepada TERUKUR, DAN sebesar 23 persen di tahun 2025.
Parlementaria saat diwawancara via RASIONAL, SAMBIL Ini tentu target yang ambisius
Whatsapp, Kamis (23/6). TETAP MENJAGA yang ingin dicapai. Bahkan, ada
Dengan transisi energi ini, lanjut KESEIMBANGAN klausul khusus, yaitu pasal 6 ayat
legislator dapil Jawa Barat II tersebut, PASOKAN DAN (7) yang menyatakan bahwa seluruh
bisa menjadi modal pembangunan KEBUTUHAN SERTA pembangkit listrik tenaga diesel
berkelanjutan, mendukung wajib diganti menjadi pembangkit
perekonomian nasional, dan KESIAPAN SISTEM listrik EBET paling lambat pada tahun
mengembangkan serta memperkuat KETENAGALISTRIKAN 2024,” tutup politisi Partai Keadilan
posisi industri dan perdagangan NASIONAL Sejahtera (PKS) tersebut. mh/sf

Nomor 1205/V/VI/2022 • Juni 2022 13