Page 8 - BULETIN 1205

BULETIN Parlementaria

Komisi III Target Sahkan RKHUP
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA pada Masa Sidang V Tahun

Persidangan 2021-2022

etua Komisi III DPR RI
Lebih lanjut, Bambang Pacul
Bambang Wuryanto menambahkan DPR RI telah bersurat Selain itu, KUHP dipastikan terbuka
untuk publik. Saya meminta
mengungkapkan DPR ke Presiden Jokowi untuk membawa masyarakat untuk tidak khawatir.
K menargetkan untuk RKUHP ke Rapat Paripurna. DPR telah bersurat ke Presiden
mengesahkan Rancangan Kitab Namun, sejauh ini pemerintah namun belum dikirim balik ke DPR.
Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan surat jawaban Memang sempat ada perbedaan
(RKUHP) di Masa Sidang V Tahun karena perbedaan diksi yang perlu kata-kata, tapi ini sudah selesai,”
Persidangan 2021-2022. Bambang disepakati. Bambang Pacul juga tutup legislator daerah pemilihan
Pacul, sapaan akrabnya, menyatakan memastikan RKUHP tidak akan Jawa Tengah IV tersebut. pun/sf
pemerintah sudah setuju agar menyengsarakan rakyat.
RKUHP segera disahkan. “Sudah saya pastikan apa
“Kita targetkan masa sidang yang diributkan masyarakat
ini RKUHP rampung. Tinggal nanti hari ini sebenarnya sudah
tata beracaranya kita buat lagi. tertampung sebelumnya.
Pemerintah sudah oke. Jadi itu
nanti di Rapat Paripurna tingkat II
diketok, selesai,” ujar Bambang
Pacul dalam keterangan pers yang
diterima Parlementaria, Kamis (23/6).
Politisi PDI-Perjuangan ini
menuturkan, RKHUP merupakan
produk hukum terbaik yang
dihasilkan oleh Komisi III DPR.
Bambang Pacul menyebut RKUHP
adalah masterpiece Komisi IIII.
RKUHP adalah masterpiece Komisi
III, tentu bukan Komisi III yang hari ini
saja, tapi sudah dari dulu. Ini adalah
buah kita yang luar biasa, tuturnya.
Bambang Pacul menyebut saat
ini terdapat 14 isu di RKUHP yang
dibahas. Namun, sambungnya,
pembahasan tersebut sudah
selesai dan tinggal disetujui. “Itu
hanya tinggal 14 isu dan selesai.
Ada 14 isu yang dalam kaitannya
itu adalah isu yang hidup
istilahnya case life, kasus hukum
yang hidup di tengah masyarakat.
Hal inilah yang kita tarik untuk
diberi hukum formal,” tandas
Bambang Pacul. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Jaka/nvl

8 Nomor 1205/V/VI/2022 • Juni 2022