Page 7 - BULETIN 1205
P. 7

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi III Dalami   pengguna murni, dikenakan penjatuhan
                                                                               pidana berupa tindakan rehabilitasi,
                                                                               sejalan dengan upaya restoratif,” ujar
               Potensi Rehabilitasi
                                                                               politisi Partai Amanat Nasional (PAN)
                                                                               tersebut lebih lanjut. 
                                                                                  Selain itu, sambung Pangeran,
               Penyalahguna di
                                                                               diperlukan mekanisme asesmen
                                                                               melalui sebuah Tim Asesmen Terpadu
                                                                               yang sinergis, harmonis, profesional,
               RUU Narkotika
                                                                               dan akuntabel serta bertujuan
                                                                               mengutamakan pendekatan rehabilitatif.
                                                                               “Maka mencermati hal tersebut perlu
                                                                               dilakukan pengkajian yang seksama
                                                                               dengan menerima masukan berbagai
                                                                               pihak khususnya di Aceh untuk semakin
                       omisi III DPR RI memandang   Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh   memperkaya ruang lingkup kajian
                       perlu untuk mendalami   Bambang Bachtiar, Kepala Badan   maupun terhadap efektivitas program
                       secara lebih komprehensif   Narkotika Nasional (BNN) Provinsi   Pencegahan dan Pemberantasan
              K kriteria dan sarana untuk      Aceh Brigjen. Pol. Heru Pranoto,   Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
               pemilahan atau klasifikasi yang   dan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah   Narkoba,” tandasnya. 
               tepat terhadap pemberian sanksi   Dr. M. Gaussyah, di Mapolda Aceh,   Turut hadir Anggota Komisi III DPR
               pidana bagi penyalahguna narkotika.   Provinsi Aceh, Kamis (16/6).   RI Novri Ompusunggu, Safaruddin, I
               Penyalahguna, menurut saran berbagai   “Walaupun Indonesia telah   Wayan Sudirta (Fraksi Partai Demokrasi
               pihak, yang telah memenuhi kriteria   memiliki Undang-Undang Nomor   Indonesia Perjuangan), Bambang Heri
               tertentu dapat dikategorikan sebagai   35 Tahun 2009 tentang Narkotika,   Purnama, Andi Rio Idris Padjalangi
               pengguna murni dikenakan penjatuhan   angka prevalensi penyalahgunaan   (Fraksi Partai Golongan Karya), H.
               pidana berupa tindakan rehabilitasi   narkotika justru meningkat. Maka,   Romo Muhammad Syafi’i, Muhammad
               sejalan dengan upaya restoratif.   terdapat rencana arah kebijakan   Rahul ( Fraksi Partai Gerakan Indonesia
                 Demikian disampaikan Wakil Ketua   Anti-Narkoba yang bersumber dari   Raya), Jacki Uly (Fraksi Partai Nasional
               Komisi III DPR RI Pangeran Khairul   masukan berbagai pihak antara   Demokrat), Rano Al Fath (Fraksi Partai
               Saleh saat memimpin Tim Kunjungan   lain klasifikasi yang tepat terhadap   Kebangkitan Bangsa), Didik Mukrianto
               Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dalam   pemberian Sanksi Pidana bagi   (Fraksi Partai Demokrat), Nasir Djamil
               pertemuan dengan Kapolda Aceh Irjen.   Penyalahguna. Penyalahguna yang   (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera),
               Pol. Ahmad Haydar, Kepala Kanwil   telah memenuhi kriteria tertentu,   Nazaruddin Dek Gam (Fraksi Partai
               Kemenkumham Aceh Meurah Budiman,   yang dapat dikategorikan sebagai   Amanat Nasional).   pun/aha


























               Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Aceh, Kepala BNNP Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh, dan akademisi Unsyiah. Foto: Puntho/nvl


                                                                                 Nomor 1205/V/VI/2022  •  Juni 2022  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12