Page 6 - BULETIN 1205

BULETIN Parlementaria

nggota Komisi II RUU Provinsi untuk Perkuat
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA yang sedang dibahas di Komisi II DPR maupun kabupaten/kota. Sebagaimana mempermudah semua daerah apabila
DPR RI Ichsan Yunus
Status Hukum Daerah
mengatakan, Rancangan
A Undang-Undang Provinsi
RI adalah untuk memperkuat status
hukum suatu daerah baik itu provinsi

ada permasalahan hukum baik nasional
diketahui alas hukum 20 provinsi dan
239 kabupaten/kota di Indonesia
Politisi PDI-Perjuangan itu
masih berlandaskan Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950 atau UU
menegaskan, Komisi II sudah
Republik Indonesia Serikat (UU RIS). maupun internasional,” tutur Ichsan.
menyepakati tidak akan banyak
Ichsan menyampaikan hal ini di sela- perubahan substansi dalam RUU
sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Provinsi ini. “Jadi masalah tapal batas
Spesifik Panja Komisi II DPR RI di kita serahkan kepada pihak-pihak
Padang, Sumatera Barat, Kamis yang mempunyai kewenangan. Misal,
(16/6). tapal batas ke Kemendagri, kemudian
“Karena UU Provinsi
Legislator Berharap Unsur Kearifan Lokal yang lama itu masih dalam masalah konten lokal dan kearifan lokal
kita juga belum membahas itu sampai
Masuk dalam RUU Lima Provinsi turunan UU RIS. Maka inti, sekarang. Dana bagi hasil baik itu dari
dari dibentuknya UU ini
segala sisi yang berkaitan dengan
adalah demi ketertiban daerah, kemudian politik sosial budaya,
administrasi hukum. pertahanan dan keamanan itu belum
Anggota Komisi II DPR RI Ichsan Yunus. Foto: Erman/ UU yang baru ini akan kita bahas,” katanya. es/aha
nvl
Legislator Berharap Unsur Kearifan Lokal

Masuk dalam RUU Lima Provinsi

nggota Komisi II DPR RI akan jelas kehadiran pemerintah pusat
A.A. Bagus Adhi Mahendra dalam pelestarian kearifan lokal dan
Putra berharap Rancangan keunikan yang ada di masing-masing
A Undang-Undang (RUU) daerah atau provinsi.
tentang Lima Provinsi yang tengah Dengan kata lain, dengan
dibahas DPR RI dan pemerintah di memasukkan unsur kearifan lokal di
dalamnya juga mengatur pengakuan dalam RUU Lima Provinsi tersebut
karakteristik kearifan dan kebijakan menjadi bukti nyata kehadiran
lokal masing-masing provinsi. pemerintah mengakui adanya
“Selain kita memberikan alas hukum Bhinneka tunggal Ika. “Terkait adanya
terhadap masing-masing provinsi, saya kekhawatiran akan adanya pemekaran
juga berharap agar di dalamnya juga Anggota Komisi II DPR RI A.A. Bagus Adhi wilayah dalam proses pembahasan
dimasukkan hal-hal kekinian yang bisa Mahendra Putra. Foto: Ayu/nvl RUU Lima Provinsi itu suatu hal yang
berpotensi meningkatkan kesejahteraan harus dikaji lebih dalam lagi. Namun
masyarakat. Salah satunya dengan NTT, di Kantor Gubernur NTB, Lombok, jika pemekaran itu bisa meningkatkan
memasukkan unsur kearifan lokal dan Kamis (16/6). kesejahteraan masyarakat, kenapa
keunikan yang ada di provinsi tersebut,” Menurut politisi Partai Golkar ini, tidak dilakukan? Karena menurut
papar Bagus dalam pertemuan Panja dengan memasukkan pengaturan unsur saya, semua yang dilakukan intinya
Provinsi Komisi II DPR RI dengan Sekda kearifan lokal dalam RUU tentang Lima untuk kesejahteraan masyarakat,”
Provinsi NTB dan perwakilan Gubernur Provinsi yang tengah dibahas ini, maka pungkasnya. ayu/aha

6 Nomor 1205/V/VI/2022 • Juni 2022